Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan sejumlah strategi komprehensif untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra. Penekanan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di Kota Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, penugasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, Tito langsung bergerak cepat. Ia telah menggelar rapat pemetaan dan verifikasi kondisi terkini di 52 kabupaten/kota terdampak.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca melalui Mureks. mureks.co.id
Tiga Prioritas Utama Percepatan Pemulihan
Berdasarkan hasil pemetaan dan peninjauan lapangan, Tito menggarisbawahi tiga langkah prioritas. Pertama, percepatan pembersihan lumpur di kawasan permukiman dan aliran sungai. Menurutnya, pengerahan tambahan personel dari TNI dan Polri sangat krusial agar pekerjaan dapat diselesaikan sebelum memasuki bulan Ramadan.
Dukungan personel juga dapat diperkuat dengan melibatkan mahasiswa dari sekolah kedinasan, seperti yang telah dilakukan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri. Penempatan personel akan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di daerah terdampak.
“Ini kalau bisa dikeroyok rame-rame, tambahan Polri, TNI, kemudian sekolah kedinasan, bergerak semua, mobilisasi itu dilakukan, saya sangat yakin sekali daerah-daerah yang banyak lumpur ini itu akan segera bersih, termasuk sampai ke rumah-rumah,” tegas Tito.
Kedua, Mendagri menekankan pentingnya aktivasi kembali pemerintahan daerah, terutama melalui percepatan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pihaknya telah menerbitkan surat edaran yang memfasilitasi perubahan APBD secara cepat.
Sebagai contoh, Tito menyebut penyaluran dana transfer ke Aceh Tamiang yang dilakukan tanpa menunggu seluruh syarat administrasi terpenuhi. “Mekanisme kecepatan seperti ini, ini sangat diperlukan di daerah-daerah terdampak ini. Jadi [daerah terdampak] punya modal,” jelas mantan Kapolri tersebut.
Ketiga, penguatan dukungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Tito mendorong optimalisasi berbagai bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT). Langkah ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan kembali aktivitas ekonomi, termasuk bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Kalau mereka diberikan apa namanya itu, bantuan [seperti] BLT (Bantuan Langsung Tunai), itu otomatis mereka punya daya beli. Ini akan terjadi putaran uang,” ujarnya.
Langkah Tambahan dan Rencana Tindak Lanjut
Selain tiga prioritas tersebut, Tito juga menyoroti percepatan perbaikan akses darat dan pengurangan jumlah pengungsi di tenda melalui penyediaan hunian sementara (huntara). Validasi data kerusakan rumah juga menjadi fokus agar bantuan dapat segera disalurkan secara tepat sasaran. Catatan Mureks menunjukkan, akurasi data menjadi kunci efektivitas program pemulihan.
Untuk mengantisipasi hambatan pemulihan akibat cuaca, khususnya di wilayah hulu seperti Gayo Lues, Mendagri menekankan perlunya operasi modifikasi cuaca. Hal ini penting untuk mencegah hujan yang dapat memperparah kondisi pascabencana.
Tito menyampaikan rencana untuk menggelar rapat teknis lanjutan dengan para kepala daerah di wilayah Aceh guna menghimpun data lebih detail yang memerlukan respons Satgas. Dirinya juga akan meninjau langsung daerah terdampak di Aceh, seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Gayo Lues, serta wilayah terdampak di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
“Makin detail [datanya] kita akan makin tepat [penanganannya], kita mau bergerak,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.
