Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara resmi memberangkatkan 1.138 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menuju Aceh Tamiang pada Sabtu, 3 Januari 2026. Ribuan praja ini ditugaskan untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana di wilayah tersebut, dengan fokus utama pada pembersihan dan revitalisasi kantor-kantor layanan publik yang terdampak.
Pelepasan kontingen praja IPDN ini dilakukan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Tito menegaskan bahwa pengiriman praja merupakan wujud gotong royong pemerintah pusat dalam upaya memulihkan roda pemerintahan dan aktivitas ekonomi di daerah yang dilanda bencana.
Temukan artikel informatif lainnya melalui Mureks. mureks.co.id
“Total yang kita kirim ada 1.138 orang. Hari ini kloter pertama 413 orang, besok 414 orang, kemudian 179 orang di kloter ketiga, dan 132 orang sudah lebih dulu berada di lokasi sebagai tim advance,” jelas Tito, merinci jumlah praja yang diberangkatkan.
Aceh Tamiang menjadi prioritas utama dalam misi pemulihan ini. Menurut Tito, tingkat kerusakan di Aceh Tamiang dinilai paling parah dibandingkan daerah lain yang juga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mureks mencatat bahwa indikator kunci pemulihan suatu daerah adalah berjalannya pemerintahan dan pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat.
“Dua indikator utama pemulihan itu pemerintahan berjalan normal dan ekonomi hidup kembali. Di Aceh Tamiang, dua minggu lalu dua-duanya belum berjalan optimal,” ungkapnya, menyoroti kondisi di lapangan.
Para praja IPDN akan bertugas selama satu bulan penuh. Mereka dibekali perlengkapan pribadi seperti sekop dan cangkul, serta logistik mandiri. Tugas utama mereka meliputi pembersihan kantor pemerintahan, pendampingan Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah yang terdampak, serta membantu mengaktifkan kembali layanan publik.
“Senjata mereka itu bukan senjata apa-apa, tapi alat pembersih. Kita ingin pemerintahan kabupaten bisa segera berjalan normal,” tegas Tito, menekankan peran vital praja dalam mengembalikan fungsi pemerintahan.
Selain kantor layanan publik, praja IPDN juga akan membantu memulihkan lebih dari 200 desa yang belum beroperasi optimal akibat dampak bencana.
Penugasan ini juga merupakan bagian integral dari kurikulum IPDN, yang diwujudkan dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN). Pengalaman ini akan menjadi bagian dari penilaian akademik bagi para praja.
“Ini kuliah kerja nyata yang betul-betul nyata. Mereka berhadapan langsung dengan masalah riil di lapangan dan ini jadi pengalaman luar biasa bagi mereka,” pungkas Tito, menggarisbawahi nilai edukatif dari penugasan tersebut.
