Presiden Prabowo Subianto secara resmi menugaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Menindaklanjuti penugasan tersebut, Mendagri Tito bergerak cepat dengan menggelar pertemuan koordinasi bersama sejumlah menteri dan pejabat terkait. Rapat yang berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Kamis (8/1/2026) ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Pertemuan tersebut fokus membahas perkembangan penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera, sekaligus memetakan langkah-langkah strategis untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Evaluasi Situasi dan Progres Pemulihan
Dalam keterangannya usai rapat, Mendagri Tito menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi terkini di lapangan. “Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini, setelah tanggap darurat beberapa daerah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” ujar Tito.
Berdasarkan pantauan Mureks, dari 52 kabupaten/kota yang terdampak di tiga provinsi tersebut, sebagian besar daerah telah menunjukkan kemajuan signifikan. Hal ini ditandai dengan pulihnya roda pemerintahan daerah, konektivitas jalan utama yang kembali berfungsi, serta kembalinya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Aktivitas ekonomi masyarakat juga dilaporkan mulai bergerak kembali.
Meski demikian, Tito mengakui masih ada sejumlah daerah yang memerlukan perhatian khusus agar dapat segera pulih sepenuhnya. Di Provinsi Aceh, misalnya, dari 18 kabupaten/kota yang terdampak, 11 daerah telah berangsur normal, sementara tujuh lainnya masih menjadi fokus penanganan lanjutan. Kondisi serupa juga terjadi di Sumut dan Sumbar, di mana beberapa wilayah tertentu tetap mendapat prioritas penanganan sesuai tingkat dampak bencana.
Fokus Infrastruktur dan Pelayanan Dasar
Pemerintah, menurut Tito, terus memastikan pemulihan infrastruktur dasar, terutama jaringan jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hampir seluruh ruas jalan nasional di tiga provinsi tersebut kini telah kembali terhubung. Sementara itu, perbaikan jalan non-nasional terus dikerjakan secara bertahap oleh Kementerian PU bekerja sama dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah (Pemda).
Pada sektor pelayanan dasar, Tito memastikan bahwa seluruh rumah sakit umum daerah di kabupaten/kota terdampak telah kembali beroperasi. Pemerintah pusat juga berkomitmen mendukung pemulihan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta sarana pemerintahan hingga tingkat desa, guna memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
Percepatan Pendataan dan Koordinasi
Terkait penanganan pengungsi, Mendagri Tito menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah rusak. Data ini akan menjadi dasar penyaluran bantuan stimulan perumahan. Ia meminta daerah agar segera menyampaikan data secara bertahap tanpa harus menunggu seluruh pendataan selesai. “Yang ada dulu dikumpulkan, jadi kita istilahnya datanya data bergelombang, data bertahap,” tegasnya.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemulihan, Satgas akan membentuk posko nasional di Jakarta dan Banda Aceh. Posko ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan informasi, sekaligus menjadi media center untuk menyampaikan perkembangan penanganan pascabencana secara berkala kepada publik.
Mendagri Tito juga berencana untuk meninjau langsung lokasi terdampak. “Kami akan berangkat ke Aceh untuk melakukan rapat koordinasi yang lebih teknis lagi, saya juga nanti akan ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” jelas Tito, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memantau langsung progres pemulihan di lapangan.
