Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah, khususnya di wilayah Aceh, untuk mengoptimalkan peran keuchik atau kepala desa. Desakan ini bertujuan mempercepat pendataan kerusakan hunian masyarakat pascabencana, yang dinilai krusial sebagai acuan pemerintah dalam menyalurkan bantuan.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian saat mengikuti rapat bersama sejumlah menteri dan pejabat terkait yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pada Kamis (1/1/2026). Rapat ini digelar usai Presiden Prabowo meninjau rumah hunian Danantara.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Kecepatan Data Kunci Penyaluran Bantuan
Dalam kesempatan itu, Tito Karnavian menekankan pentingnya kecepatan data dalam penanganan pascabencana. “Berkaitan dengan masalah hunian, Bapak, kuncinya adalah kecepatan data. Jadi ada yang rusak ringan, kategorinya tiga. Rusak ringan, rusak sedang, rusak berat,” ujar Mendagri.
Menurut Tito, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan dukungan biaya kepada masyarakat terdampak. Hunian yang mengalami rusak ringan akan menerima bantuan sebesar Rp 15 juta, sementara rusak sedang Rp 30 juta. Untuk hunian rusak berat atau hilang, pemerintah mengupayakan pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta memfasilitasi dana tunggu hunian (DTH).
Mureks mencatat bahwa dalam berbagai rapat koordinasi dengan kepala daerah terdampak bencana, Tito Karnavian selalu menyerukan percepatan pendataan. Data masyarakat ini diharapkan dapat dikoordinasikan oleh para gubernur dan dilaporkan kepada BNPB serta jajaran terkait. Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara, misalnya, telah melaporkan data tersebut dengan cepat.
“Namun yang dari Aceh, mohon kalau bisa lebih cepat lagi. Karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat. Padahal pemerintah menunggu data itu. Oleh karena itu, data ini kuncinya pertama kali adalah dari para bupati dan wali kota,” tegas Tito.
Optimalisasi Peran Keuchik dan Verifikasi Bertahap
Tito juga melaporkan adanya kendala pendataan di Kabupaten Aceh Utara beberapa waktu lalu, yaitu hilangnya data kependudukan masyarakat yang menyulitkan proses verifikasi. Untuk mengatasi hal ini, Mendagri mengusulkan agar peran keuchik dioptimalkan dalam melakukan pendataan awal.
Data yang terkumpul selanjutnya dapat dilaporkan secara bertahap kepada bupati/wali kota untuk diverifikasi bersama Kapolres dan Kajari setempat. “Nah, ini tidak harus menunggu sampai selesai, tapi bergelombang. Silakan data masuk, kemudian diserahkan, diserahkan ke BNPB. Nanti BNPB juga akan share kepada Menteri Sosial, langsung dibayarkan,” jelasnya.
Sebagai contoh keberhasilan, Tito menyoroti percepatan pendataan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah data dilaporkan, masyarakat terdampak segera memperoleh bantuan dan berangsur meninggalkan lokasi pengungsian. “Nah, ini yang kami lihat, ini adalah salah satu kecepatan ini, datanya menjadi kunci. Untuk itu, saya mohon dengan hormat, mungkin untuk di Aceh, Pak Gubernur, Pak Wagub, bupati-bupati yang 18, yang daerahnya terdampak, ini secepat mungkin datanya [dapat dilaporkan],” pungkasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
