Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak para kepala daerah, khususnya di Provinsi Aceh, untuk mengoptimalkan peran keuchik atau kepala desa. Desakan ini bertujuan mempercepat proses pendataan kerusakan hunian masyarakat pascabencana, yang menjadi kunci utama dalam penyaluran bantuan pemerintah kepada warga terdampak.
Dalam rapat bersama Presiden Prabowo pada Kamis (1/1/2026), Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya kecepatan data dalam penanganan korban bencana. Rapat tersebut digelar setelah Presiden Prabowo meninjau rumah hunian Danantara di wilayah terdampak.
Baca liputan informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
“Berkaitan dengan masalah hunian, Bapak, kuncinya adalah kecepatan data. Jadi ada yang rusak ringan, kategorinya tiga. Rusak ringan, rusak sedang, rusak berat,” ujar Tito, sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis pada Kamis (1/1/2026).
Tito menjelaskan, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan dukungan biaya kepada masyarakat sesuai tingkat kerusakan hunian. Bantuan sebesar Rp15 juta dialokasikan untuk hunian rusak ringan, sementara Rp30 juta untuk rusak sedang. Untuk hunian rusak berat atau hilang, pemerintah mengupayakan pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta memfasilitasi dana tunggu hunian (DTH).
Mendagri melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa pihaknya terus menekankan percepatan pendataan dalam berbagai rapat dengan kepala daerah terdampak. Data ini, lanjutnya, dapat dikoordinasikan oleh gubernur untuk kemudian dilaporkan kepada BNPB dan kementerian terkait. Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara disebut telah melaporkan data secara cepat.
“Namun yang dari Aceh, mohon kalau bisa lebih cepat lagi. Karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat. Padahal pemerintah menunggu data itu. Oleh karena itu, data ini kuncinya pertama kali adalah dari para bupati dan wali kota,” jelas Tito.
Tito juga mengungkapkan kendala pendataan yang ditemui saat kunjungannya ke Kabupaten Aceh Utara, yakni hilangnya data kependudukan masyarakat yang menyulitkan proses verifikasi. Mureks mencatat bahwa kendala serupa seringkali menjadi hambatan utama dalam proses pemulihan pascabencana di berbagai daerah. Untuk mengatasi hal ini, ia mengusulkan optimalisasi peran keuchik dalam melakukan pendataan awal.
Data yang terkumpul selanjutnya dilaporkan secara bertahap kepada bupati atau wali kota untuk diverifikasi bersama Kapolres dan Kajari setempat. “Nah, ini tidak harus menunggu sampai selesai, tapi bergelombang. Silakan data masuk, kemudian diserahkan, diserahkan ke BNPB. Nanti BNPB juga akan share kepada Menteri Sosial, langsung dibayarkan,” paparnya.
Sebagai contoh keberhasilan, Tito menyoroti percepatan pendataan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah data dilaporkan, masyarakat terdampak langsung menerima bantuan dan berangsur meninggalkan lokasi pengungsian. “Nah, ini yang kami lihat, ini adalah salah satu kecepatan ini, datanya menjadi kunci. Untuk itu, saya mohon dengan hormat, mungkin untuk di Aceh, Pak Gubernur, Pak Wagub, bupati-bupati yang 18, yang daerahnya terdampak, ini secepat mungkin datanya [dapat dilaporkan],” tandasnya.
Rapat penting tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
