Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti kondisi Aceh Tamiang sebagai wilayah paling terdampak dan membutuhkan perhatian serius dalam upaya pemulihan pascabencana. Ia menegaskan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah mengerahkan berbagai upaya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk penanganan bencana sejak awal.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian saat memimpin Rapat Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana di Kota Banda Aceh, Aceh, pada Selasa (30/12/2025). Rapat ini fokus pada percepatan pemulihan di wilayah-wilayah yang kondisinya masih berat.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
52 Kabupaten/Kota Terdampak, Aceh Tamiang Paling Berat
Secara nasional, Mendagri menjelaskan bahwa terdapat 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana banjir dan longsor. Dari jumlah tersebut, 18 berada di Aceh, 18 di Sumatera Utara, dan 16 di Sumatera Barat. Meskipun sebagian besar wilayah menunjukkan pemulihan signifikan berkat kerja keras berbagai pihak, beberapa daerah masih memerlukan penanganan khusus.
“Berkat kecepatan dan juga kerja keras dari semua pihak, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat dan semua pihak yang terlibat, sampai saat ini kita melihat bahwa sudah banyak terlihat pemulihan di Aceh,” ujar Mendagri.
Namun, Tito Karnavian menekankan bahwa di Aceh, wilayah seperti Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya masih membutuhkan percepatan pemulihan. “Yang paling berat adalah Tamiang, karena Tamiang pemerintahnya belum berjalan efektif, dan kemudian ekonominya juga belum jalan maksimal,” tegasnya.
Di Sumatera Utara, dari 18 daerah terdampak, lima di antaranya masih memerlukan penanganan lebih lanjut, yakni Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga. Sementara itu, di Sumatera Barat, tiga daerah prioritas adalah Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.
Percepatan Pembersihan dan Pengaktifan Kembali Roda Pemerintahan
Mendagri menguraikan bahwa upaya percepatan yang krusial saat ini adalah pembersihan lumpur dan puing-puing sisa banjir dan longsor. Proses pembersihan ini harus dimobilisasi secara maksimal, dengan TNI dan Polri telah menambah personel untuk membantu. Langkah ini juga dibarengi dengan upaya menghidupkan kembali roda pemerintahan, khususnya di Aceh Tamiang.
“Jadi Tamiang ini memang harus betul-betul ‘diserang’, ‘dikeroyok’ rame-rame, supaya secepat mungkin bangkit,” ujarnya, menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak.
Selain pembersihan, percepatan pendataan rumah rusak (ringan, sedang, berat) juga menjadi prioritas untuk memastikan bantuan tepat sasaran. “Kalau kita bisa mendapatkan data yang sudah direkonsiliasi, ini yang perlu mungkin, siapa yang melakukan ini? Saran kami yang melakukan ini adalah BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Karena BNPB akan membayarkan,” jelas Tito.
Bantuan Hunian dan Pemulihan Ekonomi
Pemerintah juga tengah menyiapkan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang. Bagi rumah rusak ringan atau sedang, bantuan uang akan disalurkan untuk perbaikan. Kecepatan penyaluran bantuan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pengungsi.
Untuk rumah rusak berat, pemerintah menyediakan hunian sementara (huntara) atau bantuan biaya sewa sembari menunggu pembangunan huntap selesai. Selain itu, bantuan biaya hidup, perabot rumah tangga, hingga dukungan pemulihan ekonomi bagi warga terdampak, termasuk petani yang sawahnya rusak, juga disiapkan.
1.100 Praja IPDN Dikerahkan ke Aceh Tamiang
Guna mempercepat pembersihan wilayah dan menghidupkan kembali roda pemerintahan desa di Aceh Tamiang, Mendagri akan mengirimkan 1.000 lebih praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). “Kami akan mengirimkan juga, 1.100 praja IPDN. Jadi kami anggap ini adalah, KKN (Kuliah Kerja Nyata) buat mereka. Masuk kurikulum. Tugas mereka utama adalah, satu bulan, dari tanggal 3 [Januari 2026] nanti, untuk menghidupkan pemerintahan,” tandas Mendagri.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Hadir pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, beserta bupati/wali kota di Provinsi Aceh.
