Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa program pelatihan vokasi tidak boleh berhenti hanya pada pemberian sertifikat. Pemerintah menargetkan lulusan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) atau Balai Latihan Kerja (BLK) dapat terserap ke dunia kerja atau mampu menciptakan lapangan usaha mandiri. Penekanan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengatasi tantangan pengangguran dan memastikan dampak nyata pelatihan vokasi bagi masyarakat.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai, keberhasilan pelatihan tidak lagi diukur dari jumlah peserta yang dilatih semata. Orientasi kebijakan kini bergeser pada hasil akhir yang konkret, yaitu bekerja atau berwirausaha. Oleh karena itu, lulusan BLK didorong untuk melanjutkan ke berbagai skema lanjutan yang telah disiapkan pemerintah, termasuk program Perluasan Kesempatan Kerja.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca di Mureks mureks.co.id.
Paradigma Baru Pelatihan Vokasi: Fokus pada Dampak Nyata
Yassierli menegaskan, sertifikat hanyalah pintu awal bagi lulusan pelatihan di BPVP atau BLK untuk memasuki dunia kerja atau memulai usaha. Target akhir dari seluruh proses pelatihan harus jelas dan terukur. “Yang harus kita kejar bukan sekadar berapa orang dilatih, tapi berapa yang benar-benar bekerja setelah dilatih ataupun mereka yang dapat wirausaha,” kata Yassierli, Jumat (09/01/2026).
Pernyataan tersebut menandai perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi nasional. Dengan pendekatan ini, pelatihan vokasi diharapkan benar-benar memberikan dampak ekonomi langsung. Pemerintah ingin memastikan bahwa anggaran dan sumber daya yang dikeluarkan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Program Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) menjadi salah satu jalur lanjutan yang diandalkan. Melalui PKK, peserta mendapatkan pendampingan dan dukungan untuk membangun usaha produktif, khususnya program Tenaga Kerja Mandiri yang mendorong kewirausahaan. Skema ini dirancang agar lulusan tidak sepenuhnya bergantung pada pasar kerja formal, sekaligus menjadi solusi bagi wilayah dengan keterbatasan lapangan kerja.
Integrasi antara pelatihan dan program lanjutan dinilai sangat penting oleh Menaker. Tanpa kesinambungan tersebut, pelatihan berpotensi kehilangan relevansi dan dampaknya sulit dirasakan masyarakat luas. Ukuran sukses balai pelatihan tidak lagi sebatas banyaknya kegiatan atau tebalnya laporan administrasi, melainkan hasil nyata yang bisa dirasakan langsung, seperti penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja.
Tantangan Kapasitas dan Pentingnya Data
Di sisi lain, Yassierli menyoroti kapasitas BPVP Kemnaker yang saat ini baru mampu melatih sekitar 70 ribu orang per tahun. Angka ini setara dengan sekitar 1 persen dari total pengangguran nasional, menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi. Keterbatasan kapasitas ini menjadi alasan utama perlunya transformasi balai pelatihan.
Transformasi balai pelatihan mencakup penguatan peran sebagai pusat pelatihan vokasi dan talent and innovation hub. Selain itu, balai juga diarahkan menjadi pusat pelatihan dan penempatan bagi penyandang disabilitas, serta pusat referensi peningkatan produktivitas usaha kecil dan menengah. “Tujuan utamanya membangun kembali marwah dan kebanggaan Kemnaker melalui kinerja yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Yassierli.
Pentingnya dukungan data yang akurat dan dapat ditelusuri juga ditekankan. Data tersebut mencakup identitas peserta hingga status pascapelatihan, untuk mengetahui apakah lulusan terserap kerja atau langsung merintis usaha. Pendekatan berbasis data ini krusial agar program pemerintah tepat sasaran, memudahkan evaluasi kebijakan, dan membantu penyesuaian kurikulum pelatihan agar lebih relevan.
Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker Darmawansyah menambahkan, rapat koordinasi menjadi momentum penting untuk menyinkronkan program lintas unit, mulai dari pelatihan vokasi hingga penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. “Sinkronisasi dilakukan pada aspek waktu, mekanisme, hingga standar operasional prosedur agar program ini selaras dan mudah dimonitor,” kata Darmawansyah. Menurut pantauan Mureks, langkah terintegrasi ini diharapkan dapat memperkuat dampak pelatihan vokasi, memastikan lulusan BLK tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki masa depan kerja yang jelas dan berkelanjutan.
