Mantan Menteri Keuangan Ghana, Ken Ofori-Atta, ditahan oleh United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) di Amerika Serikat (AS). Penahanan ini terkait isu status imigrasinya di negara tersebut, sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukumnya dalam pernyataan resmi pada Rabu waktu setempat.
Ofori-Atta, yang kini berusia 66 tahun, berada di AS untuk menjalani perawatan medis berkelanjutan. Ia sebelumnya menjabat sebagai menteri keuangan Ghana dari Januari 2017 hingga Februari 2024 di bawah pemerintahan mantan Presiden Nana Akufo-Addo.
Artikel informatif lainnya dapat ditemukan dalam liputan Mureks. mureks.co.id
Tim kuasa hukum Ofori-Atta menjelaskan bahwa kliennya sedang mengajukan penyesuaian status imigrasi. Proses ini bertujuan untuk memungkinkan dia tinggal di AS secara legal melebihi masa berlaku visa awalnya. “Pak Ofori-Atta adalah orang yang patuh hukum dan sedang bekerja sama sepenuhnya dengan ICE untuk menyelesaikan masalah ini secara cepat,” bunyi pernyataan dari tim hukumnya, seperti dikutip media lokal pada Jumat (9/1/2026).
Namun, sejumlah pihak luar menilai penahanan tersebut lebih berkaitan dengan status visa daripada proses ekstradisi dari Ghana. Aktivis anti-korupsi, Osagyefo Oliver Barker-Vormawor, melalui media sosialnya menyebut bahwa Ofori-Atta “ditahan karena visa yang telah kedaluwarsa, bukan karena permintaan ekstradisi Ghana, dan dia berpotensi dideportasi.”
Di Ghana sendiri, Ofori-Atta telah menjadi sorotan hukum sejak tahun 2025. Kala itu, Office of the Special Prosecutor (OSP) menetapkannya sebagai buronan karena dianggap menghindari penyelidikan atas dugaan korupsi dalam kontrak pemerintahan besar. Catatan Mureks menunjukkan, daftar buron tersebut sempat dicabut setelah tim hukum Ofori-Atta berjanji akan kembali ke Ghana.
Menurut dokumen pengadilan Ghana, Ofori-Atta dan beberapa pihak lain menghadapi puluhan dakwaan. Dakwaan tersebut mencakup konspirasi penipuan pengadaan dan menyebabkan kerugian finansial negara.
Ghana dan AS dikenal memiliki hubungan diplomatik yang kuat, termasuk kerja sama dalam isu imigrasi dan penegakan hukum. Meski demikian, pemerintah Ghana pernah bersikap keras terhadap kebijakan AS di Venezuela, yang sempat memicu ketegangan diplomatik.
