Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan hasil pendalaman yang dilakukan penyidiknya di Arab Saudi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Tim penyidik bahkan melakukan uji kepadatan tempat jemaah menunggu sebelum lempar jumrah di Mina.
Pendalaman Kepadatan Jemaah
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, pengujian kepadatan ini merupakan bagian penting dalam penyidikan. “Nah di situ kan ada, masing-masing negara itu ada tempatnya tuh. Dari seluruh dunia itu ada tempatnya. Nanti ada di sektor berapa, sektor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tim penyidik itu menguji apakah terjadi kepadatan atau tidak di masing-masing sektor tersebut,” kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).
Ia menambahkan, pengujian ini bertujuan untuk menyaring informasi yang masuk agar dapat dipastikan kebenarannya. “Apakah pembagian kuota itu menyebabkan atau disebabkan karena terjadinya akan terjadi penumpukan di salah satu sektor tersebut,” jelasnya.
Koordinasi dengan Pihak Saudi dan Perwakilan RI
Selain itu, Asep menyebutkan bahwa tim penyidik juga telah berkomunikasi dengan Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi serta perwakilan Indonesia di Saudi yang menangani urusan haji.
“Jadi di haji tahun 2024 itu mulai dari jumlah jamaah hajinya, kemudian juga jamaah haji yang reguler dan ini berapa dan lain-lainnya itu dicek. Karena di sana juga kan ada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun 2024,” ucapnya.
Asep juga mengonfirmasi adanya temuan lain selama proses pendalaman di lapangan. “Kemudian ada temuan lain. Ya tadi sudah sebut. Ada temuan, ada BBE, ada kita cek lapangan,” imbuhnya.
Pastikan Ketersediaan Fasilitas Jemaah
Sebelumnya, Asep menjelaskan bahwa penyidikan yang dilakukan hingga ke Arab Saudi ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan fasilitas bagi para jemaah haji. Ia meyakini, jika pembagian kuota haji, baik reguler maupun khusus, telah sesuai, maka fasilitas yang disediakan oleh pihak Arab Saudi juga pasti memadai.
“Jadi kita akan membuktikan atau akan mencari informasi, apakah fasilitas yang di sana itu memang benar tersedia. Karena kami memiliki pemahaman, bahwa ketika negara, dalam hal ini Arab Saudi, memberikan kuota, sudah pasti sudah siap dengan fasilitasnya,” pungkasnya.
