Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk tetap menyalurkan bantuan kemanusiaan tanpa mempersoalkan status kebencanaan. Organisasi Islam ini siap mendistribusikan 30 ton beras dari Uni Emirat Arab (UEA) kepada masyarakat terdampak banjir di Sumatera Utara.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan, pihaknya tidak akan terhambat oleh status formal suatu bencana dalam menjalankan misi kemanusiaan. Menurutnya, fokus utama adalah kebutuhan masyarakat.
“Dalam kerja-kerja kemanusiaan, Muhammadiyah tidak mempermasalahkan status kebencanaan. Ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, di situlah Muhammadiyah bergerak,” kata Haedar Nashir di Jakarta, Sabtu (20/12/2025).
Haedar juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan mitra kemanusiaan dari UEA. Ia memastikan bantuan tersebut akan segera sampai ke tangan penerima.
“Bantuan ini akan segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai wujud komitmen Muhammadiyah untuk terus berkhidmat bagi kemanusiaan dan kebangsaan,” ujar Haedar.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution telah memastikan bahwa bantuan beras 30 ton dari UEA tersebut tidak akan dikembalikan. Bantuan itu akan tetap disalurkan kepada korban banjir melalui Muhammadiyah.
Bobby menjelaskan, bantuan tersebut bukan merupakan skema government to government (G2G) antarnegara. Melainkan, berasal dari organisasi nonpemerintah (NGO) di UEA.
“Ini bukan bantuan G2G. Jadi bukan dari negara Uni Emirat Arab, melainkan dari NGO,” kata Bobby.
Oleh karena bersumber dari NGO, Pemerintah Kota Medan kemudian menyerahkan penyaluran bantuan kepada Muhammadiyah. Organisasi ini dinilai memiliki jejaring luas dan pengalaman dalam penanganan bencana.
“Sebenarnya bukan dipulangkan, tetapi karena ini bantuan dari NGO, maka diserahkan kepada NGO yang ada di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Nanti Muhammadiyah yang akan menyalurkan kepada para korban,” jelas Bobby.
