Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah untuk segera mempersiapkan opsi evakuasi alternatif bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Thailand dan Kamboja, menyusul memanasnya konflik antara kedua negara tersebut. Pemerintah juga diminta menjalin kerja sama dengan negara lain untuk memfasilitasi proses evakuasi.
Dorongan Evakuasi dan Diplomasi
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyatakan, “Kami meminta pemerintah untuk menyiapkan jalur evakuasi alternatif, termasuk bekerja sama dengan negara-negara sahabat, agar WNI dapat segera dipindahkan ke tempat yang lebih aman.” Pernyataan ini disampaikan Dave kepada wartawan pada Senin (15/12/2025).
Komisi I DPR terus menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) guna memantau kondisi WNI di kedua negara yang berkonflik. Berdasarkan laporan yang diterima, pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan perwakilan RI di Thailand serta Kamboja telah melakukan pemantauan mendalam. Pendataan jumlah WNI dan lokasi mereka telah dilakukan, serta langkah-langkah evakuasi disiapkan jika situasi memburuk.
“Dari laporan yang kami terima, pemerintah melalui KBRI dan perwakilan RI di kedua negara tersebut sudah melakukan pemantauan intensif, termasuk pendataan jumlah WNI dan lokasi mereka, serta menyiapkan langkah-langkah evakuasi bila situasi semakin memburuk,” ujar Dave.
Dave menambahkan, “Komisi I DPR RI mendorong agar proses evakuasi dilakukan secara cepat, terukur, dan aman.”
Selain itu, Dave menilai Indonesia perlu mengambil langkah diplomatik strategis terkait konflik ini. Mengingat rekam jejak Indonesia dalam penyelesaian konflik melalui dialog, Komisi I DPR mendorong pemerintah untuk berperan aktif dalam upaya mediasi.
“Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah untuk aktif berperan dalam upaya mediasi, baik melalui ASEAN maupun forum internasional lainnya, agar ketegangan antara Thailand dan Kamboja dapat segera mereda,” tuturnya.
Latar Belakang Konflik
Konflik antara Thailand dan Kamboja kembali memanas pada Sabtu (13/12/2025). Pemerintah Thailand melaporkan bahwa pasukan Kamboja telah menewaskan empat tentara Thailand dalam sebuah serangan di daerah perbatasan. Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai kesepakatan gencatan senjata yang telah dicapai untuk mengakhiri pertempuran mematikan selama beberapa hari terakhir.
Kekerasan yang terjadi antara kedua negara tetangga di Asia Tenggara ini telah memaksa sekitar setengah juta orang mengungsi di kedua belah pihak. Setidaknya 24 orang dilaporkan tewas pekan ini, termasuk empat tentara Thailand yang menurut Kementerian Pertahanan Thailand gugur di area perbatasan.
Upaya mediasi sebelumnya telah dilakukan oleh Amerika Serikat, China, dan Malaysia selaku ketua blok regional ASEAN. Gencatan senjata sempat disepakati pada bulan Juli setelah gelombang kekerasan awal yang berlangsung selama lima hari. Pada bulan Oktober, Presiden Trump mendukung deklarasi bersama lanjutan antara Thailand dan Kamboja, serta mempromosikan kesepakatan perdagangan baru setelah kedua negara menyetujui perpanjangan gencatan senjata. Namun, Thailand menangguhkan perjanjian tersebut pada bulan berikutnya setelah tentara Thailand mengalami luka akibat ledakan ranjau darat di perbatasan.
