Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mendesak pemerintah untuk tidak menolak tawaran bantuan dari negara lain bagi wilayah yang terdampak bencana alam di Sumatera. Menurutnya, bantuan asing dapat mempercepat proses pemulihan bagi para korban.
Percepat Pemulihan Korban
“Kalau ada negara yang berniat baik dan bisa mempercepat pemulihan keadaan warga yang terdampak kenapa kita tolak,” ujar Lasarus kepada wartawan, Rabu (17/12/2025). Politikus PDI Perjuangan ini menilai respons pemerintah dalam penanganan bencana di Sumatera Utara terkesan lambat. Ia menyinggung tangis Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), saat ditanya mengenai penetapan status bencana nasional.
“Jujur kami menilai kita rada terlambat dalam penanganan bencana ini. Kasihan rakyat. Kita semua masih ingat Gubernur Aceh sampai menangis ketika ditanya terkait kenapa status bencana tidak ditetapkan sebagai bencana nasional,” ungkapnya.
Lasarus menekankan bahwa pemerintah tidak perlu merasa malu untuk menerima uluran tangan dari negara lain, terutama mengingat skala bencana yang terjadi. Ia mencatat jumlah pengungsi yang mencapai hampir satu juta orang dan banyaknya korban jiwa.
“Buat kebaikan bagi rakyat yang dalam kesusahan kenapa kita harus malu? Karena waktu tidak akan pernah berbohong secepat apa kita mampu mengani bencana yang begitu dahsyat, dengan sebaran wilayah terdampak yang sangat luas dan masif,” tegasnya.
“Korban meninggal sangat banyak, pengungsi yang hampir mencapai satu juta orang, korban hilang yang ratusan belum ditemukan, ini jelas tidak mudah,” sambung Lasarus.
Meskipun demikian, Lasarus mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil pemerintah sejauh ini. Namun, ia kembali menegaskan bahwa kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama.
“Namun demikian keyakinan pemerintah bisa menangani patut kita apresiasi, tapi ingat semakin lama keadaan semakin tidak baik-baik saja,” tuturnya.
Prabowo: Indonesia Mampu Tangani Bencana
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia mampu menangani bencana banjir dan longsor di Sumatera, meskipun sejumlah kepala negara sahabat telah menawarkan bantuan.
Prabowo mengapresiasi inisiatif para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Staf TNI dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia juga mengakui adanya tawaran bantuan dari negara lain.
“Sehingga, saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang ‘Terima kasih concern Anda, kami mampu’. Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo saat rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).
Prabowo juga menyinggung desakan penetapan status bencana nasional di ketiga provinsi tersebut, menegaskan bahwa kondisi di lapangan dapat diatasi oleh pemerintah.
Pemerintah Aceh Surati PBB
Pemerintah Aceh secara resmi telah mengirimkan surat permohonan bantuan kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Permohonan ini terkait penanganan pasca-bencana banjir dan longsor di Aceh.
“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, dilansir detikSumut, Senin (15/12).
Saat ini, terdapat 77 lembaga beserta 1.960 relawan yang telah terlibat dalam penanganan bencana di Aceh. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah, mencakup lembaga dan relawan lokal, nasional, maupun internasional.
