Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat kinerja impresif sepanjang tahun 2025 dalam upaya perlindungan laut dan pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan. Hingga akhir tahun, KKP berhasil menambah 1,09 juta hektare kawasan konservasi laut, melampaui target yang ditetapkan sebesar 700 ribu hektare.
Dengan penambahan tersebut, total luas kawasan konservasi laut di Indonesia kini mencapai 30,9 juta hektare. Sementara itu, area yang dikelola secara efektif juga meningkat signifikan, mencapai 19,27 juta hektare dari target 18,5 juta hektare.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, mengungkapkan, “Capaian ini hasil dari sinergi dan kolaborasi dengan K/L, Pemda, perguruan tinggi, dan mitra konservasi serta kerjasama bilateral/multilateral. Kedepan akan semakin diperkuat melalui PROTEKSI (Program Terpadu Restorasi Ekosistem dan Konservasi).”
Konservasi Spesies dan Karbon Biru
Selain perluasan kawasan, KKP juga menunjukkan kemajuan dalam konservasi spesies dan genetik. Pengelolaan pemanfaatan 420 spesies perikanan terealisasi 100 persen, dan 48 jenis biota laut baru ditetapkan sebagai spesies dilindungi melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Sejalan dengan penguatan agenda Ekonomi Biru, KKP juga aktif dalam pengelolaan karbon biru. Hingga 2025, telah disiapkan 20 lokasi perencanaan karbon biru, dengan 5 di antaranya terdaftar dalam Sistem Registri Nasional Perubahan Iklim (SRN PPI), mencakup kawasan konservasi dan nonkonservasi.
Regulasi pendukung juga telah diterbitkan, termasuk Manual Pengukuran Karbon Biru Padang Lamun dan Keputusan Dirjen tentang kelompok kerja penyusunan informasi terumbu karang dan padang lamun nasional. Pembaruan data nasional menunjukkan total habitat bentik laut dangkal seluas 2,27 juta hektare, meliputi terumbu karang, padang lamun, makroalga, serta substrat dasar potensial rehabilitasi. Data ini menjadi basis penting kontribusi sektor kelautan dalam mitigasi perubahan iklim.
Pengendalian Pesisir dan Swasembada Garam
Dalam upaya pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, KKP melaksanakan rehabilitasi mangrove dan lamun di berbagai daerah. Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di Kamal Muara, Jakarta, juga telah dimulai, dirancang sebagai pusat rehabilitasi, konservasi, edukasi, dan wisata berbasis masyarakat.
Program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH) diperkuat untuk menjaga laut dari ancaman sampah. KKP mendorong kolaborasi lintas sektor dan daerah, termasuk melalui nota kesepakatan dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait, untuk menekan aliran sampah dari darat ke laut.
Program prioritas Presiden untuk swasembada garam juga menunjukkan kemajuan. Pada 2025, pembangunan tahap 1 Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, NTT, telah dimulai dengan target produksi hingga 200 ton per hektare. Pengembangan selanjutnya akan melibatkan investor.
Intensifikasi melalui revitalisasi tambak garam dan bantuan sarana prasarana telah dilaksanakan di Cirebon, Indramayu, Pati, dan Sabu Raijua. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas produksi hingga 30 persen dan kualitas garam menjadi K1, serta menyerap 1.180 tenaga kerja pada fase konstruksi.
Dampak Ekonomi Biru
Capaian kinerja utama KKP pada 2025 juga terlihat dari penguatan jasa bahari yang berdampak langsung pada ekonomi biru. Ini ditandai dengan implementasi rig to reef, pengembangan sistem pemantauan reklamasi berbasis digital, perluasan perdagangan karbon biru, serta peningkatan tata kelola wisata dan perizinan jasa bahari.
Sektor ini berhasil menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp38,43 miliar dan nilai investasi Rp1,49 triliun, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pembinaan 36 kampung Lautra di sekitar kawasan konservasi.
Koswara menegaskan, “Ekonomi Biru kami dorong sebagai strategi pembangunan yang melindungi laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan.” Seluruh capaian ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yang menempatkan Ekonomi Biru sebagai arah utama pembangunan kelautan dan perikanan nasional demi memastikan laut Indonesia tetap lestari, produktif, dan berkeadilan bagi generasi kini dan mendatang.
