Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 menjadi penanda strategis untuk memperkuat integritas di seluruh lini pemerintahan, khususnya di Jawa Timur. Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa budaya antikorupsi hanya dapat tumbuh subur melalui komitmen kuat dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemangku kepentingan.
Komitmen tersebut diwujudkan dalam pembangunan tata pemerintahan dan sistem pelayanan publik yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta bebas dari praktik penyimpangan. “Peringatan Hakordia 2025 menjadi momentum memperkuat integritas di semua lini termasuk ASN untuk membangun budaya anti korupsi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel,” ujar Khofifah dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (9/12/2025).
Penguatan integritas dipandang sebagai pondasi esensial dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi menjadi prioritas nasional yang diterjemahkan Jawa Timur melalui kerja kolektif lintas sektor.
Khofifah menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus dibangun sebagai sebuah ekosistem utuh dari hulu ke hilir. Hal ini mencakup edukasi publik, penguatan tata kelola pemerintahan, dan pelibatan aktif masyarakat.
Digitalisasi sistem dan optimalisasi teknologi informasi turut diidentifikasi sebagai instrumen efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi sekaligus meningkatkan efisiensi birokrasi.
Mengusung tema ‘Satukan Aksi Basmi Korupsi’, Khofifah menilai tema tersebut selaras dengan semangat Jawa Timur dalam menjawab kepercayaan publik melalui layanan yang bersih, cepat, dan berintegritas. “Integritas harus terus ditingkatkan. Ini menjadi tantangan penting dalam menjawab kepercayaan masyarakat terhadap seluruh layanan publik di Jatim,” tambahnya.
Dalam upaya pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan dua instrumen pengukuran utama: monitoring, surveillance, controlling, dan prevention (MSCP) yang berfokus pada perbaikan tata kelola dan sistem pencegahan, serta Survei Penilaian Integritas (SPI). SPI mengukur tingkat integritas dan potensi risiko korupsi melalui survei kepada pegawai, pengguna layanan, dan responden ahli.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga terus mendorong Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat Daerah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Hal ini demi memastikan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.
Peran aktif APIP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan ketat terhadap seluruh proses pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pengalokasian, penggunaan, hingga pertanggungjawaban, dinilai krusial bagi kelancaran pembangunan daerah.
Patriot Integritas Muda Dikukuhkan
Dalam rangkaian Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, sebanyak 400 Patriot Integritas Muda (PIM) telah dikukuhkan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur di Hotel Grand Mercure Malang. Para pemuda ini berasal dari berbagai organisasi, termasuk Karang Taruna, organisasi mahasiswa, Pemuda Nahdlatul Ulama, Pemuda Muhammadiyah, Paskibraka, Pramuka, dan organisasi kepemudaan lainnya.
Khofifah berharap para PIM ini dapat menjadi agen perubahan, teladan, sekaligus penggerak kampanye antikorupsi di lingkungan masing-masing. Pengukuhan ini juga dibarengi dengan pembacaan ikrar yang menegaskan komitmen antikorupsi.
“Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Dengan integritas, kejujuran, dan keberanian, kita dapat wujudkan Indonesia bebas dari korupsi,” pungkasnya.
