Gelombang unjuk rasa yang dipicu krisis ekonomi di Iran kini berujung pada eskalasi ketegangan geopolitik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sejumlah pejabat tinggi Iran saling melontarkan ancaman terbuka pada Jumat (2/1/2026), memperuncing hubungan kedua negara hanya beberapa bulan setelah Amerika Serikat membombardir fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu.
Melalui platform Truth Social, Presiden Trump memperingatkan Teheran agar tidak menindak keras demonstran yang turun ke jalan. Ia menulis bahwa jika Iran “membunuh secara brutal para demonstran damai,” maka Amerika Serikat “akan datang untuk menyelamatkan mereka.” Hingga kini, sedikitnya tujuh orang dilaporkan tewas dalam kekerasan yang terjadi di sekitar aksi protes, yang sebagian besar dipicu oleh anjloknya nilai tukar rial Iran.
Artikel informatif lainnya dapat ditemukan dalam liputan Mureks. mureks.co.id
“Kami dalam posisi terkunci, terisi, dan siap bergerak,” tulis Trump, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai maksud pernyataan tersebut. Pernyataan ini segera memicu respons keras dari Teheran.
Ali Larijani, mantan ketua parlemen yang kini menjabat sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, menuding Israel dan Amerika Serikat berada di balik gelombang demonstrasi tersebut. Tuduhan itu disampaikan Larijani melalui platform X, meski tanpa menyertakan bukti, sejalan dengan klaim serupa yang berulang kali dilontarkan pejabat Iran setiap kali protes melanda negara itu.
“Trump harus tahu bahwa intervensi Amerika Serikat dalam persoalan domestik akan berujung pada kekacauan di seluruh kawasan dan kehancuran kepentingan Amerika Serikat,” tulis Larijani di X, platform yang diblokir oleh pemerintah Iran. Ia menambahkan, “Rakyat Amerika Serikat harus tahu bahwa Trump memulai petualangan ini. Mereka harus menjaga tentara mereka sendiri.” Pernyataan Larijani diduga merujuk pada kehadiran militer Amerika Serikat yang luas di Timur Tengah.
Mureks mencatat bahwa ketegangan ini bukan kali pertama. Pada Juni lalu, Iran melancarkan serangan ke Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar, menyusul serangan AS terhadap tiga fasilitas nuklir Iran selama perang 12 hari antara Israel dan Republik Islam tersebut.
Nada ancaman serupa juga disampaikan Ali Shamkhani, penasihat Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shamkhani, yang sebelumnya menjabat sekretaris dewan keamanan nasional selama bertahun-tahun, memperingatkan bahwa “setiap tangan intervensi yang terlalu dekat dengan keamanan Iran akan dipotong.”
“Rakyat Iran sangat memahami pengalaman ‘diselamatkan’ oleh orang-orang Amerika: dari Irak dan Afghanistan hingga Gaza,” tambah Shamkhani dalam unggahannya di X, menyindir sejarah intervensi AS di kawasan.
Protes yang kini memasuki hari keenam disebut-sebut sebagai yang terbesar sejak 2022, ketika kematian Mahsa Amini memicu demonstrasi nasional. Namun, aksi kali ini belum meluas ke seluruh negeri dan intensitasnya masih lebih rendah dibandingkan gelombang protes yang muncul setelah kematian Amini, yang ditahan karena dianggap tidak mengenakan hijab sesuai ketentuan otoritas.
Pemerintahan sipil Iran di bawah Presiden reformis Masoud Pezeshkian berupaya memberi sinyal kesediaan untuk bernegosiasi dengan para demonstran. Meski demikian, Pezeshkian mengakui ruang geraknya terbatas di tengah merosotnya nilai mata uang nasional. Saat ini, satu dolar AS diperdagangkan sekitar 1,4 juta rial, kondisi yang menjadi pemicu awal kemarahan publik dan juga diwarnai dengan seruan menentang sistem teokrasi Iran.
Di tengah tekanan internal tersebut, Teheran beberapa bulan setelah perang menyatakan tidak lagi memperkaya uranium di lokasi mana pun di dalam negeri. Langkah itu dimaksudkan sebagai sinyal kepada Barat bahwa Iran masih terbuka untuk perundingan terkait program nuklirnya guna meredakan sanksi.
