JAKARTA, Mureks – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara tegas mengimbau masyarakat untuk mewaspadai informasi palsu atau hoaks terkait Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026. Peringatan ini disampaikan menyusul maraknya unggahan berisi tautan pendaftaran tidak resmi yang berpotensi menjadi modus penipuan.
Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, menjelaskan bahwa klarifikasi ini muncul setelah beredarnya informasi mengenai BSU 2026 di berbagai platform, mulai dari media sosial, pesan berantai, hingga pemberitaan media massa. Informasi tersebut, menurut Faried, telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Baca artikel informatif lainnya di Mureks melalui laman mureks.co.id.
“Kami mengimbau masyarakat tidak mudah percaya pada hoaks dan disinformasi tentang BSU, khususnya yang mengarahkan pendaftaran melalui tautan tidak resmi, karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri,” kata Faried pada Rabu (7/1/2026).
Waspada Tautan Palsu dan Kanal Informasi Resmi
Faried menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi setiap informasi mengenai BSU yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Mureks mencatat bahwa Kemnaker hanya akan menyampaikan informasi resmi melalui saluran yang telah ditetapkan.
“Informasi resmi BSU hanya disampaikan melalui laman bsu.kemnaker.go.id dan media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan,” ujarnya, mempertegas sumber informasi yang valid.
Penyaluran BSU terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2025, dengan jumlah penerima mencapai 16.048.472 pekerja dan buruh sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga saat ini, Faried menegaskan bahwa belum ada kebijakan maupun informasi resmi terkait penyaluran BSU pada tahun 2026.
“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi apa pun terkait BSU tahun 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemnaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi,” jelas Faried.
Kemnaker juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif memeriksa kebenaran setiap informasi sebelum menyebarkannya. Laporan atas indikasi penipuan yang mengatasnamakan BSU diharapkan segera disampaikan kepada pihak berwenang guna mencegah kerugian lebih lanjut.
