Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia memastikan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Venezuela dalam kondisi aman dan sehat pasca-serangan Amerika Serikat (AS) di ibu kota Caracas pekan lalu. Total 37 WNI dilaporkan berada di negara tersebut.
Plt Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut, 33 WNI merupakan staf dan keluarga besar Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Caracas. Sementara empat WNI lainnya adalah penduduk tetap yang menikah atau bekerja di Venezuela.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks melalui mureks.co.id.
“Berdasarkan informasi dari KBRI Caracas, semua WNI, 37 WNI, saat ini berada dalam kondisi aman dan sehat,” ujar Heni dalam Konferensi Pers di Gedung Palapa, Kemlu, Jakarta, Kamis (8/1). Menurut Heni, Kemlu melalui KBRI Caracas telah mengambil langkah antisipasi untuk menghadapi potensi eskalasi konflik.
Langkah-langkah tersebut meliputi penyusunan rencana kontingensi dan aktivasi protokol penyelamatan WNI. KBRI Caracas juga secara intensif berkoordinasi dengan otoritas lokal untuk memantau perkembangan situasi terkini. Untuk memastikan komunikasi tidak terputus, KBRI telah mengaktifkan alat komunikasi cadangan.
“Kita sudah menyiapkan perangkat radio, telepon satelit, dan juga perangkat Starlink, untuk memastikan komunikasi dengan pusat tidak terputus,” tambah Heni. Pantauan Mureks mencatat bahwa kesiapan komunikasi ini menjadi krusial dalam situasi darurat.
Heni melanjutkan, situasi di Venezuela saat ini mulai stabil dan berangsur normal berdasarkan informasi dari KBRI. Meskipun demikian, KBRI mengimbau seluruh WNI di Venezuela untuk tetap waspada dan senantiasa memantau perkembangan situasi. WNI juga diminta untuk menghubungi hotline KBRI jika menghadapi situasi darurat.
Sebagai konteks, pada 3 Januari lalu, AS melancarkan serangan di Caracas yang berujung pada penculikan Presiden Nicolas Maduro beserta Ibu Negara Cilia Flores. Keduanya langsung diterbangkan dari Venezuela menuju Amerika Serikat. Tindakan AS ini menuai kecaman luas dari komunitas internasional, yang menilai operasi tersebut melanggar hukum internasional dan kedaulatan negara lain.
