Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengumumkan berbagai capaian strategis sepanjang tahun 2025, dengan fokus pada penguatan fondasi usaha mikro nasional. Kebijakan ini disebut menjadi akselerator bagi perkembangan sektor tersebut pada tahun 2026.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, menyatakan bahwa upaya pemerintah dalam mendorong transformasi usaha mikro dari sektor informal menuju formal, produktif, dan berdaya saing telah menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini disampaikannya di Jakarta, Rabu (17/12/2025).
“Sepanjang 2025, dengan bekerja sama dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Kementerian UMKM fokus pada penguatan produktivitas, legalitas, pembiayaan, serta akses pasar usaha mikro. Hasilnya, jutaan pengusaha mikro kini semakin terhubung dengan sistem formal dan ekosistem ekonomi nasional,” kata Riza Damanik dalam keterangan tertulisnya.
Hingga akhir tahun 2025, Kementerian UMKM mencatat lebih dari 14,66 juta usaha mikro berhasil bertransformasi dari sektor informal ke formal. Selain itu, sebanyak 6,5 juta produk telah memperoleh sertifikat halal, dan lebih dari 1 juta usaha mikro berhasil mendapatkan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Riza menambahkan, “Capaian ini juga ditopang melalui penyelenggaraan Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro yang terlaksana di 12 provinsi, dengan menghadirkan lebih dari 25 layanan kemudahan dan perlindungan usaha, berkat dukungan berbagai pihak.”
Dari aspek pembiayaan, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 11 Desember 2025 mencapai Rp 257,9 triliun, disalurkan kepada 4,38 juta debitur. Proporsi penyaluran KUR ke sektor produksi tercatat mencapai 60,8 persen, melampaui target yang telah ditetapkan.
“Penyaluran KUR ke sektor produksi ini berpotensi menciptakan 7,7 hingga 11,6 juta lapangan kerja,” ungkap Riza Damanik, menyoroti dampak positif program tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja.
Selain KUR, Kementerian UMKM juga aktif mendorong perluasan akses pembiayaan non-KUR. Inisiatif ini memanfaatkan sertifikat tanah (SHAT), purchase order, invoice, serta kekayaan intelektual sebagai agunan alternatif. Skema pembiayaan berbasis kolaborasi lintas sektor ini telah menjangkau ratusan pengusaha mikro di berbagai daerah.
Penguatan akses pasar juga menjadi fokus utama. Sepanjang 2025, sebanyak 2.804 usaha mikro terlibat dalam kemitraan usaha dengan nilai Letter of Intent mencapai Rp 29 miliar. Keterlibatan UMKM sebagai pemasok dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga telah menjangkau 12.740 UMKM, dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 2,25 juta orang.
Riza menjelaskan, “Kemitraan dan integrasi usaha mikro dalam rantai pasok terus meningkat, dengan 6.545 penerima manfaat. Selain itu, sebanyak 5.305 usaha mikro telah terhubung ke dalam 1.240 toko digital.”
Menyongsong tahun 2026, Riza Damanik menegaskan bahwa Kementerian UMKM akan mengakselerasi kebijakan untuk mendorong usaha mikro agar semakin naik kelas dan berkelanjutan. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan legalitas dan perlindungan, pengembangan kapasitas usaha, perluasan pembiayaan produktif, digitalisasi pemasaran, serta penguatan kemitraan dan rantai pasok.
“Pada 2026, kami akan terus memperkuat usaha mikro melalui pendekatan yang terintegrasi, agar usaha tidak hanya bertahan, tetapi mampu berdaya saing dan tumbuh naik kelas, serta menjadi bagian penting dalam rantai pasok dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Riza Damanik.
