Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terus menggenjot transformasi digital pemerintahan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam implementasi teknologi pemerintahan atau GovTech.
Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPAN-RB, Cahyono Tri Birowo, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong inisiatif ini. GovTech, yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT), diharapkan dapat menjadi tulang punggung peningkatan efisiensi birokrasi.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
KemenPAN-RB mengidentifikasi sejumlah keterampilan krusial bagi SDM ASN, khususnya yang terkait dengan analisis data dan pemanfaatan AI. Pemerintah menargetkan 50% ASN telah memiliki kompetensi digital yang optimal pada tahun 2025, dengan target pencapaian penuh pada tahun 2029.
Senada, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Tubagus Nugraha, menekankan peran penting masyarakat dan ASN dalam mengimplementasikan teknologi digital. Hal ini krusial untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan pemerintahan secara menyeluruh.
Meskipun demikian, pengembangan dan pemanfaatan GovTech di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Persoalan keamanan data dan literasi digital menjadi dua isu utama yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan transformasi ini.
Implementasi teknologi di pemerintahan ini menjadi topik pembahasan dalam dialog antara Dina Gurning dengan Tubagus Nugraha dan Cahyono Tri Birowo dalam program Closing Bell CNBC Indonesia pada Rabu, 24 Desember 2025.
