Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus memacu pembangunan Tahap II dengan menandatangani enam paket pekerjaan supervisi infrastruktur strategis. Langkah ini menjadi krusial dalam mendukung pengembangan kawasan legislatif dan yudikatif sebagai pusat pemerintahan nasional, sekaligus menegaskan kesiapan IKN menuju Ibu Kota Politik pada tahun 2028.
Dengan penandatanganan enam paket supervisi tersebut, total 26 dari 28 paket pekerjaan Tahap II (2025-2028) kini telah ditandatangani. Angka ini mencakup 14 paket pembangunan fisik dan 12 paket manajemen konstruksi atau supervisi, menandai fase pelaksanaan konstruksi yang lebih intensif dan terintegrasi.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Rincian Enam Paket Supervisi Infrastruktur Strategis IKN
Enam paket supervisi yang baru saja ditandatangani meliputi:
- Supervisi pembangunan jalan kawasan kompleks legislatif, didukung 28 personel dengan masa kerja Desember 2025 hingga Oktober 2027. Proyek ini dikerjakan melalui kerja sama operasi (KSO) PT. Agrinas Jaladri Nusantara (Persero), PT. Formasi Empat Polaselaras Konsultan, dan PT. Aksara Karya Konsultan.
- Supervisi pembangunan jalan kawasan kompleks yudikatif, melibatkan 23 personel dengan masa kerja Desember 2025 sampai Desember 2027 oleh KSO PT. Perentjana Djaja dan PT. Disiplan Consult.
- Supervisi pembangunan jalan kawasan pendukung, dengan 25 personel dan masa kerja Desember 2025 hingga Desember 2027. KSO proyek ini adalah PT. Formasi Empat Polaselaras Konsultan, PT. Agrinas Jaladri Nusantara (Persero), dan PT. Pola Teknik Konsultan.
- Supervisi pembangunan Embung 1B, melibatkan 36 personel dengan masa kerja Desember 2025 sampai November 2027 oleh KSO PT. Rayakonsult dan PT. Caturbina Guna Persada.
- Supervisi pembangunan Embung 1C, dengan 36 personel dan masa kerja Desember 2025 hingga November 2027 oleh KSO PT. Mitra Utama Kenzo, PT. Agrinas Palma Nusantara (Persero), dan PT. Antusias Raya.
- Supervisi pembangunan kolam retensi, melibatkan 34 personel dengan masa kerja Desember 2025 sampai November 2027 oleh KSO PT. Rayakonsult, PT. Hilmy Anugerah, dan PT. Caturbina Guna Persada.
Seluruh paket supervisi ini melibatkan tenaga ahli dan tenaga pendukung yang bertugas memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai standar mutu, ketepatan waktu, serta pengelolaan anggaran yang akuntabel.
Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menegaskan pentingnya profesionalitas dan kepatuhan terhadap kontrak. “Supervisi yang masuk dalam kontrak tidak boleh ada perubahan. Jika terjadi penyimpangan lebih dari 10 persen, kontrak dapat diterminasi. Seluruh laporan harus jelas, kehadiran dilakukan secara digital, serta tenaga ahli dan tenaga pendukung wajib berada di lokasi. Kita harus menjunjung tinggi profesionalitas, integritas, dan yang paling penting, kekompakan sebagai satu tim,” ungkap Bimo dalam keterangan tertulisnya.
Bimo lebih lanjut menekankan bahwa seluruh pekerjaan pembangunan IKN memiliki satu tujuan utama, yaitu memastikan Nusantara siap berfungsi sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
Melalui penandatanganan enam paket supervisi ini, Otorita IKN menegaskan komitmennya untuk memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara berjalan tepat waktu, berkualitas, dan berkelanjutan. Dengan pengawasan yang kuat serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, IKN diharapkan menjadi pusat pemerintahan modern yang efektif, tangguh, dan mampu menjawab kebutuhan bangsa di masa depan.
