Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, meluncurkan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (KemenImipas) yang akan menjadi arah kebijakan dan acuan kerja jajaran pada tahun 2026. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi kepentingan publik.
Peluncuran program strategis tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Tahun 2025 KemenImipas, yang berlangsung pada Selasa (16/12). Kelima belas program aksi ini merupakan tindak lanjut dari 13 program akselerasi KemenImipas tahun 2025. Program-program ini juga diselaraskan dengan delapan program prioritas Presiden yang tertuang dalam Rincian Output (RO) APBN Tahun 2026.
Fokus kebijakan KemenImipas mencakup penguatan layanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan. Selain itu, program ini juga mendukung ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan peran kementerian dalam mendorong investasi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Menteri Imipas Agus Andrianto menegaskan bahwa penetapan 15 program aksi ini bukan sekadar agenda administratif. “Di akhir tahun ini, kita evaluasi kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Bersamaan dengan itu, kita canangkan 15 program aksi yang akan menjadi acuan kerja seluruh jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada tahun 2026,” ujar Menteri Agus dalam keterangannya pada Rabu (17/12/2025).
Agus menjelaskan, 15 program tersebut dirancang untuk memastikan kehadiran negara semakin dirasakan masyarakat. Program ini diharapkan dapat menguatkan layanan keimigrasian berbasis digital dan meningkatkan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Penyederhanaan regulasi visa bisnis, golden visa, dan izin tinggal investor juga diarahkan untuk mendukung iklim investasi dan perdagangan global yang sehat dan berkelanjutan.
Fokus Pemasyarakatan dan Peningkatan Kualitas SDM
Di sisi Pemasyarakatan, KemenImipas menaruh perhatian besar pada penyelesaian persoalan struktural seperti overcapacity dan overcrowding. Pendekatan komprehensif akan digunakan untuk mengatasi masalah ini, sekaligus memperkuat pembinaan kemandirian warga binaan.
Program kemandirian pangan menjadi salah satu prioritas utama. Ini meliputi pertanian, perikanan, dan peternakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Selain itu, pembangunan dapur sehat untuk mendukung program makan bergizi gratis dan pemasaran produk karya warga binaan melalui koperasi serta UMKM juga menjadi bagian dari strategi besar tersebut.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh program ini berdampak langsung, baik bagi peningkatan kualitas layanan publik, kesejahteraan masyarakat sekitar UPT (Unit Pelaksana Teknis), maupun bagi pembinaan Warga Binaan; agar siap kembali dan berkontribusi positif di tengah masyarakat,” tegas Menteri Agus.
KemenImipas juga memperkuat dimensi sosial dan pembangunan manusia. Ini dilakukan melalui pendidikan kesetaraan bagi narapidana dan anak binaan, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, serta bakti sosial. Peningkatan kompetensi SDM aparatur juga didorong melalui penyelenggaraan Massive Open Online Courses (MOOC) dan pendidikan vokasi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Upaya membangun institusi yang berkelanjutan dan adaptif turut diwujudkan melalui program efisiensi energi dengan pemanfaatan energi baru terbarukan serta penyediaan fasilitas rumah ASN.
Pelaksanaan 15 program aksi ini telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Program-program ini akan dipantau secara berjenjang dan berkala. Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan efektif, terbuka terhadap masukan, serta terus disempurnakan sesuai kebutuhan dan tantangan di lapangan.
Menutup arahannya, Menteri Agus mengajak seluruh jajaran menjadikan momentum rapat koordinasi ini sebagai titik awal penguatan transformasi kelembagaan. Dengan peluncuran 15 program aksi tersebut, KemenImipas menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan Imigrasi dan Pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta pembangunan nasional yang berkelanjutan.
