Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) akan menerapkan pola pendidikan dan latihan (Diklat) terpadu dengan pendekatan semi-militer bagi calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 1447 H/2026 M. Program intensif ini dirancang untuk membentuk karakter, disiplin, serta kesiapan fisik dan mental petugas dalam melayani jemaah.
Para calon petugas nantinya akan mengikuti pelatihan intensif layaknya “masuk barak”. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan setiap petugas memiliki daya tahan tinggi dan profesionalisme di lapangan.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Konsep Diklat ini dipaparkan oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) Diklat PPIH di bawah Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj RI. Presentasi tersebut dilakukan di hadapan Menteri serta Wakil Menteri Haji dan Umrah RI.
Pelatihan ini juga dirancang untuk melibatkan berbagai instrumen lintas sektor. Mulai dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hingga tenaga kesehatan akan turut serta dalam penguatan sistem pembinaan petugas haji.
“Agenda hari ini adalah presentasi di depan Bapak Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI. Kami menyiapkan pendidikan dan latihan khusus bagi calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi 1447 H/2026 M,” ujar Letkol Arm Tulus Widodo, Anggota Tim Pokja Diklat PPIH 2026 M, dikutip dari laman resmi Kemenhaj pada Rabu (31/12).
Ia menjelaskan, pelatihan ke depan akan terfokus pada pembinaan jasmani (Binjas) sebagai faktor penunjang utama. “Faktor utama dalam mendukung pelaksanaan tugas PPIH adalah kesehatan. Karena itu, kegiatan Binjas kami susun secara terprogram dan terarah sesuai arahan Bapak Menteri,” lanjutnya.
Menurut Tulus, tahapan pelatihan meliputi jalan sehat, senam kebugaran, hingga latihan baris-berbaris yang difokuskan untuk membentuk karakter dan disiplin. “Pelatihan ini bisa dikatakan seperti semi-militer. Namun perlu ditegaskan, ini bukan menjadikan petugas sebagai militer, melainkan pendekatan semi-militer untuk membentuk karakter, disiplin, dan rasa bangga dalam melaksanakan tugas sebagai petugas haji,” tegasnya.
Ia berharap, penyelenggaraan haji di bawah Kementerian Haji dan Umrah RI pada tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan lebih baik. “Harapan utama kami tentu pelaksanaan haji ke depan harus lebih baik. Dengan pelatihan ini, kami bersinergi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pelayanan maksimal yang dibekali attitude, skill, dan knowledge, sehingga petugas mampu menghadirkan pelayanan dengan senyum, salam, dan sapa atau 3S,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Bina Petugas Haji Reguler, Chandra Sulistio Reksoprodjo, menegaskan bahwa kesiapan fisik menjadi perhatian khusus. “Selain mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang, petugas haji harus memiliki kesiapan fisik yang memadai. Tanpa fisik yang kuat, petugas akan kesulitan menghadapi berbagai persoalan di lapangan,” jelas Chandra.
Ia menambahkan, Diklat PPIH tahun ini tidak hanya menekankan aspek fisik, tetapi juga memperkuat pengetahuan, kesiapsiagaan, dan mitigasi risiko. “Kami lengkapi petugas dengan pengetahuan tambahan untuk mengantisipasi berbagai kondisi dan situasi di lapangan. Namun yang paling kami tekankan adalah bahwa tugas utama petugas haji adalah melayani jemaah,” tegasnya.
Menurut Chandra, disiplin yang dibangun melalui Diklat PPIH berorientasi penuh pada pelayanan. “Disiplin di sini adalah disiplin untuk melayani jemaah haji. Petugas harus benar-benar memahami dan mengingat tujuan utama mereka bertugas pada musim haji 1447 H/2026 M, yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah,” pungkasnya.
Dengan konsep Diklat “barak” dan pendekatan semi-militer ini, Kementerian Haji dan Umrah RI menegaskan komitmennya. Mereka bertekad menyiapkan petugas haji yang tangguh secara fisik, matang secara mental, disiplin, serta berfokus penuh pada pembinaan pelayanan dan perlindungan jemaah.
