Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan piagam penghargaan kepada Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho. Apresiasi ini diberikan atas komitmen dan langkah strategis dalam mendukung kebijakan nasional menuju Zero Over Dimension Over Load (ODOL) 2027.
Penghargaan dalam Kegiatan Normalisasi Kendaraan
Penghargaan diserahkan dalam kegiatan Normalisasi Kendaraan Lebih Dimensi Tahun 2025 yang diselenggarakan di Jawa Timur. Acara ini dibuka langsung oleh Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi.
Menhub Dudy Purwagandhi menekankan bahwa normalisasi kendaraan angkutan barang merupakan langkah krusial untuk membangun sistem transportasi darat yang berkeselamatan, tertib, dan berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa masalah ODOL tidak hanya terkait aspek teknis, tetapi juga berdampak langsung pada keselamatan publik, efisiensi logistik, ketahanan infrastruktur, dan daya saing nasional.
“Kendaraan yang tidak sesuai dimensi dan muatan terbukti meningkatkan risiko kecelakaan fatal, mempercepat kerusakan jalan, serta menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang sangat besar,” ujar Menhub Dudy Purwagandhi, Selasa (16/12/2025).
Menhub juga mengutip laporan Global Status Report on Road Safety dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mengidentifikasi kendaraan tidak memenuhi standar keselamatan sebagai salah satu faktor utama tingginya angka kecelakaan fatal di jalan. Ia menegaskan bahwa setiap korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas tidak dapat ditoleransi.
Dukungan Berbagai Pihak
Kementerian Perhubungan juga memberikan penghargaan serupa kepada Gubernur Jawa Timur, PT Jasa Raharja, PT Jasa Marga, dan Gerakan Sopir Jawa Timur atas komitmen mereka dalam mendukung program Zero ODOL 2027.
“Keberhasilan Zero Over Dimension Over Load tidak bisa dicapai oleh satu institusi. Dibutuhkan sinergi semua pihak agar sistem transportasi dan logistik nasional semakin aman, efisien, dan berdaya saing,” ucap Menhub.
Jawa Timur Siap Perkuat Koordinasi
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan kesiapan provinsi yang dipimpinnya untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas program Zero ODOL 2027. Komitmen ini melibatkan seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha transportasi, hingga gabungan sopir di Jawa Timur.
“Kami siap membangun koordinasi dan penguatan tata kelola transportasi. Over dimension over load ini bagian yang harus dirapikan dalam sistem transportasi Indonesia, termasuk di Jawa Timur,” kata Khofifah.
Khofifah menilai kehadiran jajaran lengkap Kemenhub, Kakorlantas Polri, Dirut Jasa Marga, dan Plt Dirut Jasa Raharja menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam memperkuat sosialisasi Zero ODOL. Ia berharap tahun 2026 menjadi masa penyesuaian bersama sebelum penerapan penuh pada 2027.
“Keselamatan seluruh pengguna jalan adalah nomor satu. Selain itu, kebijakan Zero Over Dimension Over Load juga penting untuk menjaga kualitas dan kapasitas jalan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, kendaraan ODOL berpotensi mempercepat kerusakan jalan yang seharusnya dapat bertahan puluhan tahun. Kondisi tersebut berdampak pada efisiensi anggaran dan distribusi logistik nasional, termasuk kebutuhan pokok seperti beras, LPG 3 kilogram, dan pupuk.
Khofifah juga menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, termasuk koordinasi dengan sektor karoseri di bawah Kementerian Perindustrian. Menurutnya, pelaku usaha angkutan barang adalah mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran distribusi logistik dan keselamatan masyarakat.
“Kami di Jawa Timur juga melakukan berbagai solusi teknis di titik-titik industri dengan beban lalu lintas berat, termasuk pembangunan jalan beton dengan lebar di atas standar nasional. Ini menjadi bagian dari upaya bersama menuju Zero Over Dimension Over Load,” kata Khofifah.
Normalisasi Sukarela dan Dukungan Jasa Marga
Dalam kegiatan tersebut, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur melaksanakan normalisasi terhadap 26 kendaraan perwakilan Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) secara sukarela. Langkah ini diapresiasi sebagai contoh konkret transformasi angkutan barang berkeselamatan melalui kolaborasi.
Dukungan juga datang dari PT Jasa Raharja yang memfasilitasi normalisasi 100 kendaraan sebagai upaya pencegahan kecelakaan, serta PT Jasa Marga yang berperan aktif mendukung kebijakan nasional penanganan ODOL di ruas jalan tol.
