JAKARTA – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho menghadiri kegiatan Normalisasi Kendaraan Lebih Dimensi Tahun 2025 di Jawa Timur. Acara yang dibuka oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi ini merupakan bagian dari agenda nasional menuju Indonesia Zero Over Dimension Over Load (ODOL) pada 2027.
Dikutip dari keterangan situs Korlantas, Selasa (16/12/2025), Menhub Dudy Purwagandhi menekankan bahwa normalisasi kendaraan angkutan barang adalah langkah strategis untuk membangun sistem transportasi darat yang berkeselamatan, tertib, dan berkelanjutan. Permasalahan ODOL tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga berdampak langsung pada keselamatan publik, efisiensi logistik, ketahanan infrastruktur, dan daya saing nasional.
“Kendaraan yang tidak sesuai dimensi dan muatan terbukti meningkatkan risiko kecelakaan fatal, mempercepat kerusakan jalan, serta menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang sangat besar,” ujar Menhub Dudy.
Menhub Dudy juga mengutip laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam Global Status Report on Road Safety yang menyebut kendaraan tidak memenuhi standar keselamatan sebagai salah satu faktor utama tingginya angka fatalitas di jalan. Prinsip one is too many ditekankan sebagai komitmen bersama, bahwa satu korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas tidak dapat ditoleransi.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kesiapan provinsi yang dipimpinnya untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas program menuju Zero ODOL 2027. Menurut Khofifah, komitmen ini melibatkan seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha transportasi, hingga gabungan sopir di Jawa Timur.
“Kami siap membangun koordinasi dan penguatan tata kelola transportasi. Over dimension overload ini bagian yang harus dirapikan dalam sistem transportasi Indonesia, termasuk di Jawa Timur,” kata Khofifah.
Khofifah menilai kehadiran jajaran lengkap Kementerian Perhubungan bersama Kakorlantas Polri, Dirut Jasa Marga, dan Plt Dirut Jasa Raharja menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam memperkuat sosialisasi Zero ODOL. Ia berharap tahun 2026 menjadi masa penyesuaian bersama sebelum penerapan penuh pada 2027.
“Keselamatan seluruh pengguna jalan adalah nomor satu. Selain itu, kebijakan Zero ODOL juga penting untuk menjaga kualitas dan kapasitas jalan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, kendaraan ODOL berpotensi mempercepat kerusakan jalan yang seharusnya dapat bertahan puluhan tahun. Kondisi tersebut berdampak pada efisiensi anggaran dan distribusi logistik nasional, termasuk kebutuhan pokok seperti beras, LPG 3 kilogram, dan pupuk.
Khofifah juga menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, termasuk koordinasi dengan sektor karoseri yang berada dalam lingkup Kementerian Perindustrian. Menurutnya, pelaku usaha angkutan barang adalah mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran distribusi logistik dan keselamatan masyarakat.
“Kami di Jawa Timur juga melakukan berbagai solusi teknis di titik-titik industri dengan beban lalu lintas berat, termasuk pembangunan jalan beton dengan lebar di atas standar nasional. Ini menjadi bagian dari upaya bersama menuju Zero ODOL,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, BPTD Kelas II Jawa Timur melaksanakan normalisasi terhadap 26 kendaraan perwakilan Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) yang dilakukan secara sukarela. Langkah ini dinilai sebagai contoh konkret transformasi angkutan barang berkeselamatan melalui kolaborasi, bukan semata penindakan.
Dukungan juga datang dari PT Jasa Raharja yang memfasilitasi normalisasi 100 kendaraan sebagai bagian dari upaya pencegahan kecelakaan, serta PT Jasa Marga yang berperan aktif mendukung kebijakan nasional penanganan ODOL di ruas jalan tol.
Kementerian Perhubungan menyampaikan apresiasi kepada Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho atas dukungan konsisten terhadap program Zero ODOL, termasuk penguatan aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Sebagai bentuk apresiasi, Kementerian Perhubungan memberikan piagam penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur, Kakorlantas Polri, PT Jasa Raharja, PT Jasa Marga, serta Gerakan Sopir Jawa Timur atas komitmen dan langkah strategis mendukung kebijakan nasional menuju Zero ODOL 2027.
“Keberhasilan Zero ODOL tidak bisa dicapai oleh satu institusi. Dibutuhkan sinergi semua pihak agar sistem transportasi dan logistik nasional semakin aman, efisien, dan berdaya saing,” pungkas Menhub Dudy.
