Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026. Penetapan ini, yang diumumkan pada 8 Januari 2026 di Jenewa, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, menandai kepercayaan internasional yang signifikan terhadap komitmen Indonesia dalam perlindungan HAM global.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap capaian diplomasi Indonesia ini. Menurutnya, terpilihnya Indonesia menjadi momentum penting untuk membuktikan komitmen nyata negara dalam isu hak asasi manusia.
Baca artikel informatif lainnya di Mureks melalui laman mureks.co.id.
“Apresiasi kepada fungsi diplomasi RI, khususnya perwakilan tetap RI di Jenewa yang dipimpin oleh Sidharto Reza Suryodipuro yang mampu melobby dan meyakinkan anggota Dewan HAM PBB untuk Indonesia menjadi presiden Dewan HAM PBB,” ujar Andreas kepada wartawan pada Sabtu (10/1/2026).
Andreas menambahkan, kepercayaan ini sekaligus menjadi tanggung jawab besar bagi seluruh elemen bangsa. Ia menyebut, tugas ini diemban oleh Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Nasional HAM, lembaga perlindungan HAM lainnya, serta masyarakat Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa perlindungan HAM adalah prioritas pembangunan.
Proses penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 dilakukan secara resmi pada Pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa, bertepatan dengan pelaksanaan organizational meeting pertama tahun 2026. Indonesia dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan.
Catatan Mureks menunjukkan, keberhasilan ini merupakan buah dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kemenlu secara aktif melakukan pendekatan diplomatik dengan berbagai perwakilan negara sahabat di Jakarta, selain mengoordinasikan seluruh Perwakilan RI di luar negeri.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sebelum penugasan ini, Sidharto memiliki rekam jejak diplomatik yang panjang, termasuk menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Bhutan.
