Indonesia telah memasuki fase technical review dalam proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan bahwa agenda reformasi Indonesia telah sejalan dengan standar OECD, terutama dalam peningkatan kualitas layanan publik.
Reformasi Birokrasi Sejalan Standar OECD
“Transformasi tata kelola publik merupakan elemen inti yang secara eksplisit tertanam dalam RPJMN 2025-2029. Hal ini menunjukkan komitmen jangka panjang Indonesia yang teguh untuk membangun lembaga sektor publik yang lebih akuntabel, koheren, dan berorientasi pada pelayanan, sebuah agenda yang selaras dan strategis dengan prinsip-prinsip tata kelola publik OECD,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Kamis (11/12/2025).
Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rini memaparkan lima prioritas utama reformasi Indonesia. Kelima prioritas tersebut meliputi perekrutan berbasis merit, manajemen kinerja, inovasi, lingkungan kerja yang aman, dan pengembangan talenta. Pemerintah juga tengah mempercepat transformasi menuju pemerintahan digital dan terbuka.
Pemanfaatan Teknologi untuk Layanan Publik
“Pertemuan E-Leaders baru-baru ini memberikan wawasan yang sangat berharga yang kini mendorong upaya kami dalam tata kelola data yang kuat, Infrastruktur Publik Digital, dan penyebaran layanan yang berpusat pada warga negara dengan cepat,” tutur Rini.
Menanggapi fase technical review, Rini memastikan Indonesia mengikuti peta jalan aksesi secara ketat. Saat ini, tim nasional sedang dalam proses persiapan pengisian kuesioner teknis, tindak lanjut rekomendasi, misi pencarian fakta, dan proses review formal OECD yang dijadwalkan pada 2027.
Menurut Rini, langkah-langkah ini krusial untuk menunjukkan keselarasan reformasi birokrasi Indonesia dengan ekspektasi OECD. “Kami sangat menghargai bimbingan berkelanjutan dari Sekretariat OECD, khususnya dukungan mereka dalam memperkuat integritas publik dan memastikan seluruh perjalanan ini dipandu oleh standar OECD,” ungkapnya.
Aksesi OECD sebagai Strategi Menuju Indonesia Emas 2045
Aksesi keanggotaan OECD dipandang sebagai strategi besar untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Hal ini terutama melalui harmonisasi kebijakan, regulasi, dan standar nasional dengan praktik terbaik global.
Pengalaman negara-negara anggota menunjukkan bahwa keanggotaan OECD berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk pendapatan, pendidikan, angka harapan hidup, dan ketahanan pangan. Dengan cakupan sektor yang luas serta pendekatan berbasis data dan analisis, OECD dinilai mampu memberikan dukungan komprehensif bagi penguatan regulasi nasional, daya saing ekonomi, dan kontribusi Indonesia menuju visi 2045.
