Harga minyak dunia terpantau menguat signifikan pada Jumat (9/1/2026), didorong oleh serangkaian sentimen geopolitik dan kekhawatiran terhadap pasokan dari sejumlah produsen utama. Kenaikan ini menandai respons pasar terhadap dinamika politik di Venezuela, insiden di Laut Hitam, serta ketegangan di Timur Tengah.
Melansir Reuters, harga minyak berjangka jenis Brent naik US$2,03 atau 3,4 persen, mencapai level US$61,99 per barel. Angka ini merupakan harga tertinggi bagi Brent sejak 24 Desember 2025. Sementara itu, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) AS juga menguat US$1,77 atau 3,2 persen, ditutup pada level US$57,76 per barel.
Temukan artikel informatif lainnya melalui Mureks. mureks.co.id
Situasi Venezuela dan Agresi AS
Kenaikan harga minyak tak lepas dari perkembangan di Venezuela. Sejumlah kedutaan asing di negara Amerika Selatan itu mulai mengatur kunjungan pada pekan depan yang akan melibatkan perwakilan perusahaan minyak Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Langkah ini menyusul pengumuman Washington mengenai kesepakatan minyak senilai US$2 miliar, serta rencana pasokan barang-barang AS ke Venezuela.
Sebelumnya, pada Rabu (7/1/2026), AS menyita dua kapal tanker minyak yang terkait dengan Venezuela di Samudra Atlantik, salah satunya berlayar dengan bendera Rusia. Penyitaan ini merupakan bagian dari strategi agresif Presiden AS Donald Trump untuk mengendalikan arus minyak di kawasan Amerika dan menekan pemerintah Venezuela agar bersekutu dengan Washington. Operasi militer AS di Caracas pada Sabtu (3/1/2026) lalu juga berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro, diikuti dengan peningkatan blokade terhadap kapal-kapal yang berada di bawah sanksi dan berlayar ke serta dari Venezuela, yang merupakan anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC).
Analis dari firma konsultan energi Ritterbusch and Associates mencatat, “Pasar energi mulai bangkit, dengan harga acuan minyak kembali ke kisaran penutupan Jumat [2/1/2026] lalu sebelum AS menyingkirkan Maduro.” Namun, Ritterbusch menilai dampak perkembangan besar tersebut terhadap pasar energi relatif terbatas dalam jangka pendek, sebab masuknya pasokan minyak Venezuela dalam jumlah signifikan ke wilayah Pantai Teluk AS diperkirakan masih membutuhkan waktu bertahun-tahun.
Di sisi politik, Senat AS pada Kamis (8/1/2026) meloloskan tahap awal resolusi yang akan membatasi kewenangan Trump untuk melakukan aksi militer lanjutan terhadap Venezuela tanpa persetujuan Kongres. Meski demikian, Trump menyatakan pengawasan AS terhadap negara tersebut dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Menteri Energi AS Chris Wright menambahkan, terdapat ruang untuk menyeimbangkan peran AS dan China di Venezuela demi memungkinkan aktivitas perdagangan, namun Washington tidak akan membiarkan Beijing memiliki kendali besar atas negara Amerika Selatan itu.
Dalam wawancara dengan Fox Business Network, Wright juga menyebut Chevron diperkirakan akan dengan cepat memperluas aktivitasnya di Venezuela. Selain itu, perusahaan minyak besar AS seperti ConocoPhillips dan ExxonMobil juga disebut siap berperan secara konstruktif. Pemerintahan Trump turut mengundang pimpinan perusahaan perdagangan komoditas Vitol dan Trafigura ke Gedung Putih pada Jumat untuk membahas pemasaran minyak Venezuela, menurut empat sumber yang mengetahui agenda tersebut. Sementara itu, Reliance Industries dari India, operator kompleks kilang terbesar di dunia, menyatakan akan mempertimbangkan pembelian minyak Venezuela jika diizinkan untuk dijual kepada pembeli non-AS. Saat ini, Venezuela memproduksi sekitar 1 persen pasokan minyak global.
Kekhawatiran Pasokan dari Laut Hitam dan Timur Tengah
Kekhawatiran pasokan juga muncul dari kawasan lain. Sebuah kapal tanker minyak tujuan Rusia dilaporkan mengalami serangan drone di Laut Hitam, yang memaksanya meminta bantuan Penjaga Pantai Turki dan mengalihkan jalur pelayaran, menurut laporan Lloyd’s List Intelligence dan sumber keamanan maritim. Dari Eropa Timur, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengatakan rancangan teks jaminan keamanan bilateral antara Kyiv dan Washington “pada dasarnya telah siap” untuk difinalisasi bersama Trump. Sementara itu, Senator Republik AS Lindsey Graham menyatakan Trump akan mengizinkan rancangan undang-undang sanksi bipartisan yang menargetkan negara-negara yang berbisnis dengan Rusia—produsen minyak terbesar kedua dunia setelah AS—untuk dibahas lebih lanjut di Kongres.
Di Timur Tengah, kabinet Irak menyetujui rencana nasionalisasi operasi ladang minyak West Qurna 2, salah satu yang terbesar di dunia, guna mencegah gangguan akibat sanksi AS terhadap pemegang saham Rusia, Lukoil. Dari Iran, Presiden Masoud Pezeshkian memperingatkan pemasok domestik agar tidak menimbun atau menaikkan harga barang di tengah reformasi subsidi yang berisiko tinggi, di saat demonstrasi nasional akibat tekanan ekonomi terus berlangsung. Catatan Mureks menunjukkan, Iran memiliki sejarah panjang aksi protes dan tidak ada indikasi rezim berada di ambang kejatuhan. Namun, jika situasi memburuk, ekspor minyak Iran—sekitar 2 persen dari pasokan global—berpotensi terganggu, ujar analis strategi investasi Raymond James, Pavel Molchanov. Kelompok pemantau internet NetBlocks melaporkan terjadinya pemadaman internet nasional di Iran pada Kamis (8/1/2026), seiring berlanjutnya protes di berbagai wilayah. Irak dan Iran merupakan dua produsen minyak terbesar di OPEC setelah Arab Saudi.
