Gedung Putih pada Rabu (07/01/2026) mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat (AS) tengah membahas berbagai opsi untuk mengakuisisi Greenland, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan militer. Pernyataan ini segera memicu reaksi keras dari Denmark dan sejumlah negara Eropa, yang menegaskan dukungan penuh terhadap kedaulatan Greenland.
AS Butuh Greenland untuk Keamanan Nasional
Isu akuisisi Greenland kembali mencuat setelah Presiden AS Donald Trump menegaskan kebutuhan Washington atas wilayah tersebut demi kepentingan keamanan nasional. Gedung Putih menyatakan bahwa Greenland, wilayah semi-otonom milik Denmark dan anggota NATO, memiliki nilai strategis penting bagi AS.
Mureks juga menyajikan berbagai artikel informatif terkait. mureks.co.id
Dalam laporan BBC yang dikutip Mashable Indonesia, Gedung Putih menjelaskan bahwa pembahasan ini masih dalam tahap opsi kebijakan luar negeri. “Presiden dan timnya sedang mendiskusikan berbagai opsi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri yang penting ini, dan tentu saja penggunaan militer AS selalu menjadi salah satu opsi yang berada dalam kewenangan Panglima Tertinggi,” demikian pernyataan resmi Gedung Putih.
Eropa Bersatu Dukung Denmark
Pernyataan Gedung Putih ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik antara AS dan sekutu-sekutu Eropanya. Beberapa jam setelah rilis, para pemimpin Eropa mengeluarkan sikap bersama yang secara tegas mendukung Denmark.
Mereka menekankan bahwa masa depan Greenland tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh negara lain. Dalam pernyataan bersama, para pemimpin Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Denmark menyatakan bahwa “Greenland adalah milik rakyatnya dan hanya Greenland serta Denmark yang berhak menentukan hubungan politik di antara keduanya.”
Presiden Donald Trump sebelumnya kembali mengulang klaim bahwa Amerika Serikat membutuhkan Greenland untuk alasan keamanan. Pernyataan tersebut memicu respons keras dari Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, yang memperingatkan bahwa “setiap tindakan agresif terhadap Greenland oleh Amerika Serikat akan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan NATO sebagai aliansi pertahanan bersama.”
Para pemimpin Eropa juga menegaskan pentingnya menjaga keamanan kawasan Arktik secara kolektif oleh negara-negara anggota NATO. Mereka menyoroti prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan penghormatan terhadap batas-batas teritorial sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Greenland Serukan Dialog
Dari pihak Greenland, Perdana Menteri Jens-Frederik Nielsen menyambut baik dukungan Eropa dan menyerukan penyelesaian persoalan melalui dialog yang saling menghormati. Pemerintah Greenland menegaskan bahwa status wilayah tersebut berlandaskan hukum internasional dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan rakyat Greenland sendiri.
Spekulasi Geopolitik dan Unggahan Media Sosial
Isu Greenland semakin mendapat sorotan setelah meningkatnya ketegangan geopolitik global, termasuk langkah militer AS di Venezuela yang melibatkan operasi penangkapan Presiden Nicolás Maduro. Spekulasi kian memanas setelah unggahan di media sosial oleh Katie Miller, istri salah satu penasihat senior Trump, menampilkan peta Greenland berwarna bendera AS dengan tulisan ‘SOON’.
Tak lama kemudian, Stephen Miller secara resmi menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat memandang Greenland seharusnya menjadi bagian dari AS. Pernyataan ini memperkuat persepsi bahwa wacana akuisisi Greenland bukan sekadar ide lama Trump, melainkan telah menjadi bagian dari diskusi kebijakan di lingkaran pemerintahannya.
Opsi Pembelian dan Pertemuan Diplomatik
Meski demikian, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dilaporkan menyampaikan penegasan berbeda dalam pengarahan tertutup kepada anggota Kongres. Menurut laporan Wall Street Journal, Rubio menyatakan bahwa “pemerintahan Trump tidak memiliki rencana untuk menginvasi Greenland dan lebih memilih pendekatan pembelian wilayah dari Denmark.”
Seorang pejabat senior AS yang dikutip Reuters menambahkan bahwa opsi lain yang dipertimbangkan termasuk pembelian langsung atau pembentukan Compact of Free Association dengan Greenland.
Pemerintah Denmark dan Greenland telah meminta pertemuan segera dengan Rubio untuk membahas klaim Amerika Serikat tersebut. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen menyatakan bahwa “dialog langsung dengan pemerintah AS diharapkan dapat meluruskan sejumlah kesalahpahaman yang berkembang di ruang publik.”
Kepentingan Strategis dan Penolakan Warga Greenland
Dari dalam negeri Amerika Serikat, Senator Republik dari Missouri, Eric Schmitt, menilai pembahasan yang berlangsung saat ini masih berada dalam ranah diplomasi dan negosiasi. Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa Eropa pada akhirnya akan memahami posisi Amerika Serikat dalam menjaga kepentingan strategisnya.
Greenland sendiri memiliki sekitar 57.000 penduduk dan telah menjalankan pemerintahan sendiri secara luas sejak 1979, meskipun urusan pertahanan dan kebijakan luar negeri masih berada di bawah kewenangan Denmark. Pulau di kawasan Arktik tersebut memiliki nilai strategis tinggi karena letaknya, potensi jalur perdagangan baru akibat mencairnya es, serta cadangan sumber daya alam yang belum tergarap secara maksimal.
Mureks mencatat bahwa meskipun sebagian warga Greenland mendukung kemerdekaan penuh dari Denmark di masa depan, berbagai survei menunjukkan penolakan yang sangat kuat terhadap kemungkinan menjadi bagian dari Amerika Serikat. Situasi ini memperlihatkan bahwa wacana akuisisi Greenland tidak hanya menyangkut kepentingan geopolitik global, tetapi juga menyentuh isu kedaulatan, identitas, dan hak menentukan nasib sendiri bagi masyarakat Greenland.
