Pernyataan lama Fiona Hill, mantan penasihat Gedung Putih untuk urusan Rusia dan Eropa, kembali menjadi sorotan publik. Hal ini terjadi di tengah gejolak baru dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) menyusul operasi rahasia yang berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada awal Januari 2026.
Hill mengungkapkan bahwa pada tahun 2019, pejabat Rusia sempat memberi sinyal kepada AS. Kremlin bersedia mengurangi dukungannya kepada Maduro jika Washington memberikan kebebasan penuh bagi Rusia untuk bertindak di Ukraina.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks melalui mureks.co.id.
Pengungkapan tersebut berasal dari kesaksian Hill di depan komite Kongres pada tahun 2019. Kesaksian itu kemudian dipublikasikan secara luas pada pekan ini setelah operasi militer AS di Venezuela. Dalam kesaksiannya, Hill menyebut Rusia berkali-kali mengemukakan gagasan yang ia sebut sebagai “aturan tukar yang sangat aneh antara Venezuela dan Ukraina”.
Hill menjelaskan, dorongan itu muncul melalui artikel-artikel media Rusia yang mengutip Doktrin Monroe. Doktrin abad ke-19 ini menyatakan AS menentang campur tangan Eropa di Belahan Barat, sekaligus menjanjikan imbalan tidak ikut campur dalam urusan Eropa. Doktrin ini kemudian dipakai oleh Presiden Donald Trump untuk membenarkan intervensi AS di Venezuela.
Meskipun tawaran formal tidak pernah dilontarkan, Duta Besar Rusia untuk AS saat itu, Anatoly Antonov, juga berkali-kali memberi “isyarat” kepada Hill. Isyarat tersebut mengindikasikan bahwa Rusia bersedia membiarkan AS bertindak semaunya di Venezuela asalkan AS juga memberikan kebebasan bagi Rusia di Eropa.
“Sebelum ada ‘isyarat-isyarat, dorongan-dorongan, kedipan-kedipan, bagaimana kalau kita berbuat kesepakatan?’ Tetapi tidak ada yang tertarik saat itu,” ujar Hill kepada The Associated Press (AP), dikutip Rabu (7/1/2026).
Pada April 2019, Hill, yang saat itu menjabat sebagai penasihat senior urusan Rusia dan Eropa, dikirim oleh Trump ke Moskow. Ia membawa pesan tegas bahwa “Ukraina dan Venezuela tidak saling terkait satu sama lain.” Ketika itu, Gedung Putih selaras dengan sekutu-sekutunya dalam mengakui pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaidó sebagai presiden sementara negara itu.
Namun, tujuh tahun kemudian, dinamika politik berubah drastis. Setelah penggulingan Maduro dalam operasi militer AS awal Januari 2026, AS menyatakan akan “mengatur” kebijakan Venezuela. Mureks mencatat bahwa Presiden Trump bahkan memperbarui ancamannya untuk mengambil alih Greenland, wilayah otonom Denmark dan bagian dari aliansi militer NATO. Ia juga mengancam tindakan militer terhadap Kolombia atas perannya dalam perdagangan kokain global.
Menurut Hill, Kremlin kemungkinan akan sangat senang dengan gagasan bahwa negara-negara besar seperti Rusia, AS, dan China memiliki pengaruh masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa “yang kuat berkuasa”. Trump, ujarnya, telah memperkuat narasi semacam itu melalui langkah-langkah kebijakan luar negeri yang diambilnya belakangan ini.
Lebih lanjut, Hill mengatakan bahwa tindakan Trump di Venezuela justru menyulitkan sekutu Kyiv untuk mengutuk apa yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina sebagai sesuatu yang “tidak sah.”
“Karena kita baru saja mengalami situasi di mana AS mengambil alih, atau setidaknya menghancurkan pemerintahan negara lain, menggunakan fiksi,” katanya.
Adapun pemerintahan Trump menggambarkan operasi di Venezuela sebagai operasi penegakan hukum dan menegaskan bahwa penangkapan Maduro adalah legal. Kementerian Luar Negeri Rusia belum menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Hill.
Referensi penulisan: www.cnbcindonesia.com
