Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menekankan pentingnya sinergi lintas unit dan kolaborasi antar sektor untuk mempercepat pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan. Ia juga menyoroti perlunya respons cepat dan terkoordinasi dalam pemulihan cagar budaya serta dukungan berbasis budaya bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Fadli Zon menyampaikan rasa duka mendalam atas musibah banjir dan longsor yang melanda Sumatra, menilai peristiwa tersebut sebagai momen refleksi bersama. “Kita harus hadir dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi dalam pemulihan pascabencana, serta memastikan asesmen kebutuhan dilakukan segera. Penyusunan rencana pemulihan situs dan ruang budaya ini dilakukan sebagai tindak lanjut dan dukungan psikososial berbasis budaya bagi masyarakat,” jelas Fadli dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/12/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian Kebudayaan yang mengusung tema ‘Sinergi dan Kolaborasi untuk Pemajuan Kebudayaan yang Berkelanjutan’, yang diselenggarakan di Hotel Ciputra, Jakarta, pada 12-14 Desember 2025.
Langkah Strategis Pemajuan Ekosistem Kebudayaan
Dalam rapat koordinasi tersebut, Fadli mengajak seluruh jajaran Kementerian Kebudayaan untuk merumuskan langkah-langkah strategis guna memajukan ekosistem kebudayaan.
Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Djumaryo, turut menegaskan pentingnya sinergi lintas unit. “Kita harus mengedepankan instrumen pelayanan agar bisa maksimal dimanfaatkan oleh pelaku budaya, contohnya Dana Indonesiana,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan, Bambang Wibawarta, memaparkan bahwa pemajuan kebudayaan harus melibatkan lintas sektor, termasuk pendidikan dan teknologi. Ia melihat sektor budaya dan kreatif memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi masa depan. “Kementerian Kebudayaan dapat membangun ekosistem data, hak kekayaan intelektual, standar industri dan lembaga inkubasi di kota-kota kreatif, kemudian menyediakan kebijakan yang melindungi sekaligus mendorong inovasi,” jelas Bambang.
Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan, Fryda Lucyana, menyatakan bahwa Inspektorat Jenderal terus melakukan pengawasan akuntabel, khususnya terhadap Dana Indonesiana, serta memantau tindak lanjut temuan dengan dukungan teknologi. “Kita tingkatkan integritas serta memastikan bahwa setiap program memberikan manfaat kepada masyarakat dan peradaban bangsa,” terang Fryda.
Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan (PPPK), Ahmad Mahendra, menekankan peran PPPK dalam memperkuat ekosistem seni budaya dan merevitalisasi aset budaya. “Program-program Ditjen PPPK menciptakan ekosistem seni budaya yang kuat, berkelanjutan, dan terhubung di mana pelaku, karya, ruang, dan publik saling menguatkan. Melalui peningkatan kapasitas pelaku, revitalisasi aset budaya, inovasi digital dan manajemen talenta nasional, kebudayaan Indonesia diarahkan untuk beradaptasi dengan zaman, menjangkau dunia, dan memperkuat identitas bangsa,” jelas Mahendra.
Sementara itu, Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T.D. Retnoastuti, memaparkan program strategis seperti repatriasi warisan budaya, nominasi ke UNESCO, dan penguatan kerja sama kebudayaan. “Program-program ini mendukung empat pilar kebijakan Kementerian Kebudayaan, yakni pendidikan budaya, ekonomi budaya, diplomasi budaya sebagai soft power Indonesia, serta kebudayaan sebagai pemersatu bangsa,” ujar Endah.
Sekretaris Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Wawan Yogaswara, memaparkan program pelindungan yang meliputi penetapan cagar budaya, penyelamatan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), fasilitasi kekayaan intelektual berbasis budaya, hingga penguatan lembaga adat dan kepercayaan. “Upaya strategis kami mencakup pelindungan cagar budaya, penguatan identitas bangsa, pelindungan masyarakat adat dan penghayat kepercayaan, serta peningkatan literasi dan kesadaran budaya masyarakat,” kata Wawan.
Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian Kebudayaan ini bertujuan menyamakan visi dan misi, memperkuat konsolidasi internal, serta menegaskan posisi kebudayaan dalam pembangunan nasional dan diplomasi global. Acara ini dihadiri oleh Menteri dan Wakil Menteri Kebudayaan, jajaran pejabat eselon I dan II, staf ahli, staf khusus, serta kepala unit pelaksana teknis di lingkungan kementerian.
