Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menekankan krusialnya penyusunan peta jalan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan penguatan kerja sama antarnegara. Langkah ini dinilai penting untuk mengakselerasi transisi energi sekaligus mengamankan posisi Indonesia dalam pasar karbon regional.
Penegasan ini disampaikan Eddy saat menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Rakortas tersebut secara khusus membahas penataan Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK) yang menjadi fondasi pasar karbon nasional. SRUK sendiri merupakan sistem resmi pemerintah yang berfungsi untuk mencatat, memverifikasi, dan melacak seluruh unit karbon dalam perdagangan karbon di Indonesia.
Indonesia memiliki keunggulan strategis berkat potensi serapan karbon alami yang melimpah, mulai dari hutan, gambut, hingga mangrove. Ditambah lagi, sumber daya EBT yang besar dan kapasitas penyimpanan karbon bawah tanah yang signifikan.
“Indonesia berada pada posisi istimewa sebagai negara dengan potensi serapan karbon alami terbesar di dunia, mulai dari hutan, gambut, hingga mangrove, disertai sumber daya EBT yang melimpah dan kapasitas penyimpanan karbon bawah tanah yang sangat besar,” ujar Eddy dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).
Menurut Eddy, percepatan investasi di sektor EBT hanya dapat terwujud jika Indonesia memiliki peta jalan nasional yang terukur, kolaboratif, dan sesuai standar internasional. Ia menekankan bahwa penyusunan peta jalan ini harus menjadi agenda prioritas utama.
Prioritas ini penting untuk menjamin kepastian regulasi, memilih proyek yang memenuhi metodologi internasional, serta menyiapkan mekanisme fast-track approval. Hal ini agar Indonesia tidak kehilangan peluang di pasar karbon regional.
“Tanpa peta jalan yang solid, Indonesia berisiko kehilangan momentum sebagai pemasok kredit karbon EBT bersertifikat di kawasan ASEAN, karena window of opportunity sangat sempit,” tegasnya.
Doktor Ilmu Politik UI ini juga menguraikan beberapa langkah kunci yang mendesak dilakukan pemerintah untuk menata pasar karbon nasional. Pertama, adalah penyusunan Peta Jalan Article 6.2 untuk EBT dan Carbon Capture and Storage (CCS).
“Peta jalan ini harus memuat target kuantitatif, kepastian aturan, serta proses seleksi proyek yang memenuhi standar high-integrity carbon markets,” ungkapnya.
Langkah kedua adalah pembentukan Joint Technical Working Group (JTWG). Kelompok kerja bilateral ini bertugas menyelesaikan hambatan teknis secara paralel dengan diplomasi, guna mempercepat implementasi transaksi karbon.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, serta Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu.
