JAKARTA – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengerahkan tim ke 10 kabupaten/kota yang terdampak bencana banjir di Sumatera dan Aceh. Langkah ini dilakukan melalui Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) Tanggap Darurat Bencana.
Tim Pusat Bergerak ke Sumatera Barat
Sebanyak 14 personel diberangkatkan dari Jakarta menuju Sumatera Barat pada Jumat (12/12/2025). Tim pusat ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Ditjen Dukcapil, Hani Syopiar Rustam, didampingi Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN), Handayani Ningrum. Keduanya dijadwalkan meninjau posko layanan di Kantor Gubernur Sumbar dan Kecamatan Kuranji, Kota Padang pada Sabtu pagi.
“Kami tidak hanya membawa teknologi, tapi juga harapan. Dukcapil hadir untuk memulihkan hak identitas warga yang hilang akibat banjir,” ujar Hani dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/12/2025).
Handayani Ningrum menambahkan bahwa layanan lapangan diperkuat dengan pendekatan jemput bola berbasis teknologi. “Kami siapkan layanan jemput bola dengan mobile enrollment, Starlink, dan panel surya. Ini bukan sekadar respons, tapi transformasi layanan di tengah krisis,” ucapnya.
Dukungan Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota
Pada Kamis (11/12/2025) sore, pemerintah daerah setempat menggelar rapat terbatas di Kantor Dinas Dukcapil Provinsi Sumbar. Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumbar, Besri Rahmad, menyatakan kesiapan daerah dalam mendukung percepatan layanan. “Kami sudah petakan titik-titik terdampak dan siapkan dukungan teknis untuk percepatan layanan dokumen darurat,” tegasnya.
Di tingkat kabupaten/kota, Kepala Dinas Dukcapil Kota Padang, Teddy Antonius, menjelaskan bahwa layanan Dukcapil Mobile telah disebar ke berbagai titik pengungsian. “Kami pastikan warga di posko, termasuk di Kuranji, bisa langsung cetak ulang dokumen tanpa harus datang ke kantor,” ujarnya.
Perlengkapan dan Distribusi Blangko KTP-el
Untuk menunjang percepatan layanan administrasi kependudukan (adminduk), tim pusat dan daerah dibekali dengan 28 ribu blangko KTP-el, perangkat mobile enrollment, Starlink, panel surya, serta perlengkapan pencetakan dokumen seperti ribbon dan film. Jumlah blangko disesuaikan dengan estimasi kebutuhan berdasarkan data rumah warga yang terendam atau hanyut.
Distribusi blangko KTP-el di Sumbar dialokasikan untuk:
- Kabupaten Agam: 4 outer
- Kabupaten Pesisir Selatan: 2 outer
- Kabupaten Padang Pariaman: 2 outer
- Kabupaten Solok: 2 outer
- Kota Padang: 2 outer
- Kabupaten Tanah Datar: 1 outer
- Kota Solok: 1 outer
Satu outer berisi 2 ribu keping blangko KTP-el.
Layanan Adminduk di Posko Pengungsian
Tim pusat dan daerah secara paralel membuka layanan adminduk di posko-posko pengungsian di Padang Pariaman, Solok, Agam, dan Kota Padang. Layanan ini mencakup penggantian dokumen kependudukan yang hilang atau rusak akibat banjir bandang, serta identifikasi jenazah menggunakan teknologi biometrik scanning untuk mempercepat pencocokan identitas korban.
Arahan Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Dukcapil
Seluruh langkah ini dijalankan sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian Nomor 400.8.1.7/9761/SJ tentang Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk dan Dokumen Lainnya pada Daerah Terdampak Bencana. SE tersebut menegaskan bahwa seluruh layanan adminduk di wilayah bencana tidak boleh dipungut biaya dan wajib dipermudah.
Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, yang meninjau langsung daerah terdampak di Sumatera Utara, memberikan arahan kepada jajarannya. “Layanan adminduk tidak boleh berhenti, bahkan dalam kondisi darurat. Gunakan seluruh kekuatan digital dan kolaborasi lintas sektor untuk menjangkau warga terdampak,” tegasnya.
Teguh juga menekankan pentingnya data kependudukan sebagai fondasi utama dalam penyaluran bantuan, pemulihan sosial, dan pendataan warga terdampak bencana. Dukcapil diminta memperkuat sinergi dengan BPBD, Dinas Sosial, dan lembaga kemanusiaan agar seluruh warga tercatat dan memperoleh layanan publik secara tepat.
