Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dengan Lembaga Pengguna 2025 di Hotel Pullman Central Park, Jakarta. Acara yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ini dihadiri oleh sekitar 1.000 peserta dari berbagai kementerian/lembaga hingga sektor swasta.
Fokus Penguatan Tata Kelola dan Keamanan Digital
Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, menyampaikan bahwa Rakornas yang diselenggarakan pada Selasa (9/12) ini berfokus pada tiga pilar utama: penguatan tata kelola pemanfaatan data kependudukan, peningkatan keamanan digital, serta percepatan kolaborasi lintas lembaga dalam ekosistem Digital Public Infrastructure (DPI).
“Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk membahas penguatan interoperabilitas identitas digital melalui praktik terbaik internasional, memperkokoh tata kelola dan keamanan penyelenggaraan DPI dari perspektif pemangku kepentingan dalam negeri, serta mendorong penyelarasan strategi, kebijakan, dan kesiapan teknis lintas sektor agar penyelenggaraan DPI nasional berjalan terintegrasi, aman, dan berkelanjutan,” tutur Teguh dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/12/2025).
Dukcapil sebagai Mitra Strategis Transformasi Digital
Teguh menegaskan bahwa Rakornas ini bertujuan untuk memperkuat peran Dukcapil tidak hanya sebagai penyedia data kependudukan nasional, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi lembaga pengguna dalam mendukung agenda transformasi digital.
“Rakornas ini penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan lintas sektor antara Dukcapil dan lembaga pengguna agar pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) berjalan efektif, terintegrasi, dan sesuai arah transformasi digital nasional,” ucapnya.
Lebih lanjut, Teguh menambahkan bahwa pemanfaatan IKD tidak hanya berorientasi pada peningkatan keamanan data, tetapi juga membuka berbagai peluang kolaborasi yang dapat memperkuat implementasi DPI secara keseluruhan.
“Kami mendorong kesiapan teknis dan operasional lembaga pengguna, sehingga implementasi pemanfaatan data kependudukan, IKD, serta ekosistem DPI dapat dilakukan secara optimal di seluruh instansi,” tutupnya.
Komitmen Dukcapil dalam mengadopsi praktik-praktik terbaik internasional juga disoroti. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan tata kelola dan interoperabilitas identitas digital, yang pada gilirannya akan memperkuat ekosistem DPI agar lebih modern, aman, dan berdaya saing global.
