Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk segera membentuk sebuah lembaga baru. Lembaga ini diharapkan dapat berfungsi sebagai penangkal narasi sesat yang beredar di publik mengenai penanganan pemerintah terhadap bencana alam, khususnya banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera.
Menurut Oleh Soleh, narasi yang menyebutkan pemerintah tidak hadir dalam penanganan bencana tersebut tidak boleh dibiarkan berkembang. Ia menekankan pentingnya kehadiran lembaga counter yang dapat merespons secara cepat. “Oleh sebab itu, perlu sesegera mungkin ada lembaga counter yang secara langsung tidak boleh didiamkan. Karena kalau didiamkan, saya rasa ini juga akan menjadi penghasut yang terus menerus merusak daripada tatanan berbangsa dan bernegara,” kata Oleh dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Komdigi Meutya Hafid, Senin (8/12/2025).
Lembaga yang diusulkan ini bisa berbentuk badan baru atau komisi di bawah Komdigi. Tugas utamanya adalah memantau dan menanggapi narasi menyesatkan yang muncul di berbagai platform media sosial, seperti TikTok, Instagram, hingga Facebook. Kecepatan respons menjadi krusial, di mana idealnya tanggapan dapat diberikan dalam hitungan menit setelah konten sesat dipublikasikan.
“Kalau bisa jangan hitungan hari, Bu. Kalau bisa kalau dipostingnya jam 1, jam 1 (lewat) 5 menit sudah ada counter kalau bisa. Karena kalau memang tidak dicounter, Bu, hari ini masyarakat lebih percaya ke yang viral, Bu,” jelasnya.
Oleh Soleh menambahkan bahwa narasi sesat dapat mengaburkan kinerja positif pemerintah. Sebagus apapun program dan upaya yang dilakukan, jika kalah oleh informasi viral yang menyesatkan, maka perhatian dan apresiasi masyarakat tidak akan tercapai.
Sorotan Terhadap Kinerja Pemerintah
Usulan serupa sebelumnya juga disampaikan oleh anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya. Ia meminta Komdigi untuk lebih aktif dalam menginformasikan dan mengamplifikasi penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang telah dilakukan pemerintah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Endipat tidak ingin pemerintah kalah citra oleh pihak-pihak yang merasa paling berjasa dalam penanggulangan bencana tersebut. “Jadi kami mohon Ibu (Meutya Hafid), fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional, membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu,” ujar Endipat dalam rapat yang sama.
Ia menyoroti adanya pihak yang mengklaim memberikan kontribusi besar, padahal hanya datang sesekali. Endipat membandingkan sumbangan pribadi yang disebut mencapai Rp 10 miliar dengan upaya pemerintah yang telah menggelontorkan dana triliunan rupiah. “Orang per orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliunan ke Aceh. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana, padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” tegasnya.
