Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk lebih aktif menginformasikan upaya penanganan bencana banjir dan longsor yang dilakukan pemerintah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tujuannya agar narasi bantuan pemerintah tidak kalah viral dibandingkan pihak lain yang terkesan lebih menonjol.
Permintaan ini disampaikan Endipat dalam rapat bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutya Hafid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025). Ia menekankan pentingnya Kominfo memahami isu sensitif nasional dan bertindak sebagai corong informasi pemerintah.
“Jadi, kami mohon Ibu (Meutya Hafid), fokus nanti ke depan Kominfo ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional, membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu,” ujar Endipat.
Endipat menyoroti adanya pihak-pihak yang merasa paling berjasa dalam penanganan bencana, padahal menurutnya hanya datang sesekali. Ia mengklaim, peran pemerintah yang hadir sejak awal bencana jauh lebih besar.
“Ada apa namanya, orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara sudah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa upaya pemerintah dalam penanganan bencana tidak hanya sebatas mendirikan posko. Kementerian Kehutanan, misalnya, disebutnya telah melakukan evaluasi perizinan kawasan hutan dan memulai gerakan penanaman pohon skala besar.
“Tetapi itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman sampai ke orang bawah. Selalu saja Kemenhut itu dikuliti dan dimacam-macamin, lah, Bu. Padahal mereka sudah melakukan banyak hal,” tuturnya.
Selain itu, Endipat juga mengklaim kepolisian turut berperan dalam penyisiran dan perbaikan hutan di Sumatera. Oleh karena itu, ia meminta Kominfo menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi positif ini kepada publik.
Ia membandingkan kontribusi individu atau kelompok yang menyumbang dana puluhan miliar rupiah dengan anggaran triliunan rupiah yang telah dikucurkan negara untuk Aceh.
“Orang per orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliunan ke Aceh. Jadi, yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana, padahal negara sudah hadir sejak awal dalam penanggulangan bencana,” pungkasnya.
