Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut tengah mempertimbangkan opsi untuk memberikan kompensasi finansial kepada setiap warga Greenland. Langkah ini bertujuan mendorong wilayah otonom tersebut memisahkan diri dari Denmark dan bergabung dengan AS.
Menurut empat sumber yang mengetahui pembahasan internal, sejumlah pejabat AS telah mendiskusikan kemungkinan pemberian uang tunai ini kepada penduduk Greenland. Nilai yang dibahas berkisar antara USD 10 ribu hingga USD 100 ribu per orang, atau setara dengan Rp 160 juta hingga Rp 1,6 miliar.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Diskusi mengenai pembayaran maksimal USD 100 ribu per orang ini semakin serius, yang jika diterapkan akan menelan biaya hampir USD 6 miliar. Dengan populasi sekitar 57 ribu jiwa, rencana ini dipandang sebagai salah satu cara AS untuk ‘membeli’ Greenland, meskipun pemerintah Denmark dan Greenland berkali-kali menegaskan bahwa wilayah tersebut tidak untuk dijual.
Penolakan Keras dari Greenland dan Sekutu NATO
Penolakan tegas datang dari Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen. Dalam konferensi pers di Nuuk, Senin (5/1/2026), Nielsen menyatakan, Cukup sudah, tidak ada lagi fantasi tentang aneksasi.
Pernyataan ini dikutip dari Reuters pada Jumat (9/1).
Penolakan tersebut semakin kuat mengingat AS dan Denmark merupakan sekutu NATO yang terikat perjanjian pertahanan bersama. Pada Selasa (6/1), Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, Inggris, dan Denmark merilis pernyataan bersama yang menegaskan bahwa hanya Greenland dan Denmark yang berhak menentukan masa depan hubungan mereka.
Alasan Trump: Keamanan Nasional dan Sumber Daya
Donald Trump sendiri kembali menegaskan pentingnya Greenland bagi AS. Berbicara di atas pesawat Air Force One pada Minggu (4/1), Trump beralasan bahwa Greenland kaya akan sumber daya mineral yang dibutuhkan untuk kepentingan militer canggih. Ia juga menyatakan bahwa belahan bumi Barat perlu berada di bawah pengaruh geopolitik AS.
Kami membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional, dan Denmark tidak akan mampu melakukannya,
kata Trump. Ia menambahkan, Ini sangat strategis.
Selain pembayaran tunai, opsi lain yang dibahas Gedung Putih untuk menguasai pulau tersebut termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan militer. Namun, pendekatan ini dianggap terlalu transaksional dan bahkan merendahkan, terutama bagi masyarakat Greenland.
Opsi Perjanjian Asosiasi Bebas
Salah satu opsi lain yang juga dibahas adalah menjalin Compact of Free Association (COFA), seperti yang selama ini diterapkan AS dengan Mikronesia, Kepulauan Marshall, dan Palau. Dalam skema ini, AS biasanya menyediakan berbagai layanan penting dan perlindungan militer, sementara militernya dapat beroperasi bebas dan perdagangan berlangsung tanpa bea.
Namun, perjanjian semacam itu hanya bisa dilakukan dengan negara merdeka. Artinya, Greenland harus terlebih dahulu memisahkan diri dari Denmark. Dalam konteks ini, pembayaran uang tunai dinilai bisa digunakan untuk mendorong warga mendukung kemerdekaan atau menyetujui COFA setelah referendum.
Catatan Mureks menunjukkan, opsi pembayaran tunai ini merupakan salah satu dari beberapa strategi yang dipertimbangkan AS untuk memperkuat posisi geopolitiknya di Arktik, sebuah wilayah yang semakin strategis di tengah perubahan iklim dan persaingan global.
