Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyoroti usulan pembentukan provinsi baru di Papua yang berbasis wilayah dan kebudayaan, yakni Saireri. Doli menegaskan bahwa usulan tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap pemekaran provinsi yang telah dilakukan sebelumnya.
Menurut Doli, pemerintah hingga saat ini belum mencabut kebijakan moratorium pemekaran daerah. Ia mengingatkan bahwa pada tahun 2022, pemerintah bersama DPR telah menyepakati pemekaran sejumlah provinsi di Papua sebagai bagian dari kebijakan otonomi khusus, yang juga bertujuan menjaga stabilitas politik dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Dasar pemekaran itu kemarin memang berdasarkan wilayah adat. Nah, kalau kita bicara tentang berdasarkan pemekaran wilayah adat, memang ada PR satu tersisa kemarin, yaitu di wilayah tanah adat Saireri, dan waktu itu sebetulnya memang sudah diusulkan untuk menjadi Papua Utara,” kata Doli kepada wartawan, Kamis (18/12/2025).
Meski demikian, Doli menilai pemerintah dan DPR perlu mencermati perkembangan terkini. Evaluasi terhadap provinsi-provinsi baru yang telah dibentuk juga masih terus berjalan. Doli mengakui bahwa secara fisik, pembangunan infrastruktur pemerintahan di beberapa provinsi baru di Papua belum sesuai harapan.
Ia mencontohkan, masih ada beberapa daerah yang belum memiliki kantor gubernur dan kantor DPRD yang rampung. “Misalnya, di empat provinsi atau di lima provinsi baru, itu kan sampai sekarang belum berdiri kantor gubernur yang sudah selesai, gitu ya. Kantor DPR yang memang belum juga selesai, gitu ,” ujarnya.
“Jadi PR-nya juga masih banyak terhadap lima provinsi yang baru itu,” sambung Doli.
Selain itu, Doli menekankan bahwa anggaran merupakan pertimbangan penting. Pembentukan daerah otonomi baru membutuhkan alokasi dana yang besar. “Tentu kan pemekaran itu juga membutuhkan biaya juga gitu ya, termasuk biaya pemerintah pusat. Nah, apakah kemudian dengan situasi efisiensi seperti ini, itu masih memungkinkan atau tidak untuk dibuat daerah pemekaran baru di Papua, itu yang harus dipertimbangkan,” tuturnya.
Aspirasi Pembentukan Provinsi Saireri
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima aspirasi dari para kepala daerah se-Papua di Istana Negara. Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah mengenai pembentukan provinsi baru, khususnya yang berbasis wilayah dan kebudayaan Saireri.
Aspirasi ini disampaikan oleh Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Velix Wanggai, pada Rabu (16/12/2025). “Tapi juga dalam konteks kelembagaan ini, izin, Bapak Menteri Dalam Negeri, ada juga aspirasi dari para bupati terutama, di kawasan Saireri, di pesisir utara Papua, untuk membentuk provinsi baru yang basis kebudayaannya adalah Saireri. Itu salah satu dalam topik aspek kelembagaan,” ucap Velix.
Velix menambahkan, aspek penguatan kapasitas pemerintah daerah juga menjadi fokus. Hal ini penting agar pemerintah daerah dapat menyusun APBD yang berkualitas serta menerapkan kebijakan yang tepat. “Tapi juga tentu adalah aspek penguatan kapasitas pemerintah daerah sehingga dapat menyusun APBD yang berkualitas dan juga ketepatan di dalam berbagai kebijakan-kebijakan,” imbuhnya.
