Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa kepala daerah belakangan ini. Doli menilai fenomena tersebut mengindikasikan adanya masalah serius dalam ekosistem pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Ya menurut saya sih ada yang salah tentang ekosistem pemberantasan korupsi kita gitu ya. Karena gini ya, kita lihat ini kan dalam waktu beberapa bulan udah empat kepala daerah nih yang terkena berturut-turut gitu,” kata Doli kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/12/2025).
Doli mengungkapkan keheranannya terhadap para pejabat yang seolah tidak belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Ia mencontohkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja melakukan OTT terhadap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya pekan lalu. Namun, kasus serupa kembali menjerat kepala daerah, kali ini Bupati Bekasi Ade Kuswara.
“Kalau dibilang mereka nggak belajar gitu, kayaknya kan nggak mungkin ya,” sambungnya. “Apa mereka nggak mendapatkan informasi bahwa ada Bupati yang terjerat OTT gitu? Terus kemudian mereka mengulangi hal yang sama jadi tidak hati-hati gitu.”
Menurut Doli, situasi ini menimbulkan pertanyaan besar. “Ini kan sesuatu yang mengherankan kita juga. Apakah mereka senaif itu gitu? Udah tahu sekarang lagi musim kepala daerah di ini, dia melakukan kegiatan yang bisa terjerat OTT gitu,” ujarnya.
Doli menegaskan bahwa masalah ini bukan hanya soal penindakan, tetapi juga upaya pencegahan korupsi. Ia melihat pejabat publik masih rentan terjerat praktik korupsi, meskipun telah diberikan edukasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Oleh karena itu, Doli mendesak adanya evaluasi menyeluruh. “Menurut saya ya memang harus ada evaluasi menyeluruh ini ya. Evaluasi menyeluruh tentang sistem pemilihan ya, pejabat-pejabat publik khususnya kepala daerah,” tuturnya.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menjelaskan, evaluasi harus mencakup seluruh ekosistem, termasuk biaya politik yang tinggi dan sistem pilkada. Isu terkait evaluasi sistem pilkada dan biaya politik tinggi ini rencananya akan dibahas dalam revisi Undang-Undang Pilkada.
“Kita harus mengevaluasi secara menyeluruh baik sistem politiknya ya, termasuk sistem pemilihan mereka ya kan yang selama ini dianggap terjadi politik biaya yang tinggi sekali. Sehingga mereka ‘terpaksa’ ya untuk ya katakanlah mengkompensasi atau mengganti me-recover biaya-biaya politik yang selama ini mereka keluarkan,” jelas Doli.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara pada Jumat (19/12/2025). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa OTT tersebut terkait dugaan suap proyek di Kabupaten Bekasi.
“Ini masih terus didalami di antaranya terkait dengan proyek-proyek di Bekasi. Iya (terkait suap),” kata Budi Prasetyo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
KPK saat ini masih mendalami kemungkinan adanya dugaan tindak pidana korupsi lain di Kabupaten Bekasi. Budi menambahkan, total ada sepuluh orang yang diamankan tim di wilayah Bekasi, dengan tujuh di antaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan intensif. Dari tujuh orang tersebut, satu di antaranya adalah bupati dan enam lainnya merupakan pihak swasta.
“Untuk di wilayah Bekasi, tim kemarin mengamankan 10 orang, yang kemudian tujuh di antaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif,” pungkas Budi.
