Pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menegaskan Washington akan “menjalankan Venezuela” hingga transisi kekuasaan yang aman dan stabil menuai reaksi keras dari dunia internasional. Kecaman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kekhawatiran atas pelanggaran kedaulatan negara segera menyertai. Di balik kontroversi hukum dan moral tindakan unilateral AS ini, tersimpan dimensi geopolitik yang lebih dalam: bagaimana Washington memandang Amerika Latin di tengah persaingan global yang kian tajam?
Aksi intervensi AS di Venezuela seringkali dibingkai sebagai respons terhadap otoritarianisme Nicolás Maduro, pelanggaran hak asasi manusia, dan isu narkoterorisme. Narasi ini terdengar familiar dan mudah diterima publik, baik domestik AS maupun internasional. Namun, jika dicermati lebih jauh, kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri.
Temukan artikel informatif lainnya melalui Mureks. mureks.co.id
Venezuela bukan hanya negara dengan krisis politik berkepanjangan, tetapi juga memiliki keterkaitan strategis dalam kontestasi pengaruh global, khususnya rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Narasi resmi Washington menempatkan demokrasi dan stabilitas regional sebagai justifikasi utama. Akan tetapi, dalam politik internasional, bahasa moral seringkali hanya menjadi alat legitimasi, bukan tujuan akhir tindakan politik.
Sejarah kebijakan luar negeri Amerika Serikat menunjukkan pola berulang: intervensi dilakukan atau tidak dilakukan atas nama nilai-nilai universal sebagai pembenaran, sementara kepentingan strategis tetap menjadi pertimbangan utama di balik layar. Pertanyaan penting kemudian muncul, mengapa Venezuela menjadi sasaran intervensi AS yang begitu signifikan?
Venezuela: Arena Baru Rivalitas AS-Tiongkok
Jika demokrasi dan hak asasi manusia menjadi tolok ukur utama, konsistensi kebijakan Amerika Serikat patut dipertanyakan. Tidak sedikit negara lain dengan catatan kasus serupa, namun tidak menghadapi tekanan sekeras Venezuela. Di sinilah konteks geopolitik dan geo-ekonomi menjadi sangat relevan.
Dalam dua dekade terakhir, Tiongkok secara konsisten memperluas kehadirannya di Amerika Latin. Melalui kebijakan Belt and Road Initiative (BRI), Beijing berhasil membangun hubungan ekonomi erat dengan banyak negara di kawasan tersebut melalui investasi infrastruktur, kerja sama energi, dan pinjaman berskala besar. Venezuela menjadi salah satu mitra penting, terutama ketika sanksi Barat membatasi ruang gerak ekonominya.
Bagi Caracas, Tiongkok menawarkan alternatif terhadap ketergantungan pada Amerika Serikat dan lembaga keuangan Barat. Namun, bagi Tiongkok, Venezuela bukan sekadar mitra ekonomi biasa. Negara ini memiliki cadangan minyak terbesar di dunia dan posisi strategis di kawasan Amerika Latin. Investasi Tiongkok di sektor energi, infrastruktur, dan teknologi menjadikan Venezuela bagian dari jaringan upaya peningkatan pengaruh global Beijing.
Kehadiran ini tidak hanya memperkuat posisi ekonomi Tiongkok, tetapi juga memberinya pijakan strategis di kawasan yang selama ini dianggap sebagai wilayah pengaruh tradisional Amerika Serikat. Amerika Latin, dengan demikian, bukan lagi kawasan pinggiran dalam politik global. Ia telah menjadi arena persaingan kekuatan besar. Ketika Tiongkok mengisi kekosongan yang ditinggalkan Washington, dominasi AS di kawasan tersebut mulai tergerus.
Dari sudut pandang Washington, perkembangan ini tentu memicu kegelisahan strategis. Venezuela menjadi simbol dari kegelisahan tersebut. Dengan kekayaan sumber daya alamnya, negara ini memiliki arti penting yang jauh melampaui isu domestik. Pengaruh atas Venezuela berarti pengaruh atas sumber energi, jalur ekonomi, dan citra kekuasaan di tingkat regional Amerika Latin.
Dalam konteks inilah, kebijakan Trump terhadap Venezuela dapat dipahami sebagai upaya membendung penetrasi Tiongkok di kawasan yang selama ini dipandang sebagai “halaman belakang” Amerika Serikat. Pendekatan ini mencerminkan logika geo-ekonomi yang semakin dominan dalam politik global kontemporer. Persaingan antarnegara tidak melulu diwujudkan melalui kekuatan militer koersif, tetapi juga melalui instrumen ekonomi yang dipolitisasi.
Investasi, perdagangan, dan akses terhadap sumber daya alam menjadi alat untuk memperluas pengaruh sekaligus membatasi ruang gerak rival geopolitik. Dalam kasus Venezuela, ekonomi bukan lagi semata urusan pembangunan, melainkan instrumen kekuasaan. Langkah Amerika Serikat terhadap Venezuela membuktikan bagaimana kepentingan ekonomi dan strategis dapat mendorong tindakan politik dan militer. Ini bukan fenomena baru, melainkan kelanjutan dari pola lama yang berulang kembali dengan konteks berbeda.
Doktrin Monroe: Dari Eropa ke Tiongkok
Pola ini mengingatkan pada Doktrin Monroe, kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang diperkenalkan pada awal abad ke-19. Doktrin tersebut menegaskan bahwa Amerika Latin merupakan kawasan yang berada dalam lingkup pengaruh eksklusif politik Amerika Serikat dan bahwa campur tangan kekuatan eksternal dianggap sebagai ancaman. Menurut Mureks, selama bertahun-tahun, doktrin ini menjadi dasar pembenaran berbagai intervensi Amerika Serikat di kawasan Amerika Latin.
Meskipun sering dianggap sebagai peninggalan sejarah, semangat Doktrin Monroe tampaknya kembali hidup dalam kebijakan Trump. Yang berubah bukan logika kekuasaannya, melainkan aktor yang dihadapi. Jika dahulu musuhnya adalah kekuatan kolonial Eropa, kini Tiongkok menjadi target utama. Doktrin Monroe tidak mati, tapi hanya berganti musuh. Retorika demokrasi dan keamanan menggantikan bahasa kolonialisme, tetapi substansinya tetap serupa: Amerika Latin dipandang sebagai ruang pengaruh yang harus dikuasai dan dijaga dari pengaruh rival.
Implikasi Kebangkitan Doktrin Monroe
Kebangkitan kembali pola pikir ini jelas membawa implikasi serius bagi negara-negara Amerika Latin. Kawasan ini berisiko tinggi kembali diposisikan bukan sebagai mitra setara dalam kerja sama, melainkan sebagai objek dan arena persaingan kekuatan besar. Ruang otonomi politik dan ekonomi dapat semakin menyempit, sementara normalisasi intervensi atas nama stabilitas justru berpotensi memperdalam ketidakstabilan jangka panjang.
Lebih jauh, kebijakan semacam ini juga mengirimkan pesan problematik ke tingkat dunia. Jika negara kuat merasa berhak untuk bertindak secara sepihak demi mempertahankan pengaruhnya, maka prinsip kedaulatan dan kerja sama internasional akan semakin tergerus. Dalam dunia yang semakin multipolar ini, pendekatan berbasis dominasi bukan hanya berisiko memicu konflik yang bisa meningkat jadi kekerasan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap tatanan internasional yang berbasis aturan.
Pada akhirnya, apa yang dilakukan Trump dan Amerika Serikat terhadap Venezuela tidak dapat dipahami semata-mata sebagai upaya menyelamatkan demokrasi atau menegakkan hukum. Aksi tersebut bisa ditafsirkan sebagai bagian dari strategi geoekonomi untuk menahan laju pengaruh Tiongkok dan menghidupkan kembali logika lama tentang wilayah pengaruh seperti yang pernah terjadi melalui konsep Doktrin Monroe. Tim redaksi Mureks mencatat bahwa jika pola ini terus dinormalisasi, hubungan internasional akan semakin menjauh dari politik kemitraan dan semakin mendekati politik dominasi. Dunia pun semakin berisiko tidak bergerak maju, melainkan berputar kembali ke masa lalu, dengan persaingan kekuasaan sebagai poros utamanya.
