Gelombang demonstrasi di Iran terus meluas ke berbagai wilayah, memasuki hari ke-12 sejak pertama kali pecah pada 28 Desember 2025. Aksi protes yang awalnya dipicu oleh tingginya harga dan stagnasi ekonomi ini kini telah menelan korban jiwa, termasuk seorang aparat kepolisian.
Menyikapi situasi ini, Kepala Lembaga Peradilan Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada para “perusuh”, meskipun tetap mengakui hak publik untuk menyampaikan protes secara damai. Pernyataan ini disampaikan Ejei pada Senin (5/1/2026), menyusul eskalasi demonstrasi di sejumlah titik.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Teguran Keras dari AS dan PBB
Pernyataan Ejei muncul tak lama setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan peringatan keras. Trump menyatakan bahwa Iran terus dipantau dan akan “mendapat pukulan sangat keras dari AS” jika aparat membunuh lebih banyak demonstran. Peringatan ini disampaikan Trump di atas pesawat Air Force One setelah AS melancarkan serangan ke Venezuela akhir pekan lalu.
Respons juga datang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, mendesak Iran untuk menghormati hak warga dalam melakukan aksi protes secara damai. Guterres menekankan pentingnya mencegah jatuhnya korban tambahan. “Setiap individu harus diizinkan untuk berunjuk rasa secara damai dan menyampaikan keluhan mereka,” ujar Guterres.
Kronologi dan Dampak Demonstrasi
Aksi protes di Iran pertama kali pecah pada 28 Desember 2025, ketika para pedagang di ibu kota Teheran menggelar mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap tingginya harga dan stagnasi ekonomi. Seiring waktu, demonstrasi menyebar ke berbagai kota lain dan berkembang menjadi tuntutan politik.
Menurut penghitungan AFP berdasarkan pernyataan resmi dan laporan media, demonstrasi telah terjadi di 23 dari 31 provinsi di Iran dan memengaruhi setidaknya 45 kota. Mayoritas aksi berlangsung di kota-kota kecil dan menengah, terutama di wilayah barat Iran. Mureks mencatat bahwa penyebaran yang cepat ini menunjukkan tingkat ketidakpuasan publik yang signifikan.
Gholamhossein Mohseni Ejei menginstruksikan Jaksa Agung dan Jaksa Penuntut di seluruh negeri untuk bertindak tegas. “Saya menginstruksikan Jaksa Agung dan Jaksa Penuntut di seluruh negeri untuk bertindak sesuai hukum dan dengan ketegasan terhadap para perusuh dan pihak-pihak yang mendukung mereka, tanpa menunjukkan keringanan atau toleransi,” kata Ejei, seperti dikutip kantor berita peradilan Mizan. Meski demikian, Ejei menegaskan bahwa pemerintah Iran tetap mendengarkan suara para demonstran dan kritik mereka, serta membedakan antara para pemrotes dengan para perusuh.
Korban Jiwa dan Kondisi WNI
Pada Kamis (8/1/2026), seorang polisi Iran dilaporkan tewas akibat penusukan di tengah demonstrasi yang berlangsung di dekat ibu kota Teheran. Petugas polisi itu diidentifikasi sebagai Shahin Dehghan, anggota kepolisian di wilayah Malard di sebelah Barat Teheran. “Tewas beberapa jam yang lalu setelah ditusuk saat berupaya mengendalikan kerusuhan,” demikian yang dilaporkan kantor berita Fars.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia memastikan bahwa 386 Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran dalam kondisi aman. Pelaksana Tugas Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, menyampaikan hal ini dalam press briefing di Kantor Kemlu, Jakarta Pusat, pada Kamis (8/1/2026).
“Perkembangan situasi di Iran, sudah 10 hari ya demo-demo ini berlangsung dan sudah ada beberapa korban, tapi so far belum ada laporan WNI yang terdampak. Kondisi WNI masih baik di sana. Dan data per Juni 2025 ini, WNI kita di sana sebanyak 386 orang,” ujar Heni. Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, menambahkan bahwa pihaknya terus mengamati perkembangan demonstrasi tersebut beserta dinamika keamanan di Iran.
