Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa ketersediaan anggaran tidak boleh menjadi alasan penanganan pemulihan bencana tidak dilakukan dengan skala nasional. Pernyataan ini disampaikan Dasco usai mengikuti rapat koordinasi satuan tugas (Satgas) pemulihan pascabencana Sumatera di Aceh pada Selasa, 30 Desember 2025.
Menurut Dasco, DPR sebagai pihak yang turut menyusun anggaran, mengetahui persis dana di kementerian terkait pada tahun anggaran 2026 yang dapat dimaksimalkan untuk pemulihan daerah bencana. Ia menyebut kementerian seperti Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Sosial, dan Perhubungan memiliki dana yang bisa dioptimalkan.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Anggaran Cukup dan Koordinasi Efektif
“Karena kami yang di DPR ini yang membantu melakukan penganggaran jadi kita tahu persis bahwa di 2026 itu kementerian dan lembaga ini seperti PU (Pekerjaan Umum), Kementerian Sosial dan Perhubungan misalnya itu dana yang bisa dioptimalkan untuk daerah-daerah bencana yang terdampak seperti Tamiang, Aceh Besar, dan lain-lain itu bisa dimaksimalkan,” ujar Dasco dalam rapat koordinasi tersebut.
Ia menambahkan, dana kementerian dan lembaga untuk pembangunan daerah dapat digunakan secara efektif. Koordinasi antarlembaga menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pembagian tugas.
“Saya pikir kita nggak ada kesulitan tinggal bagaimana kita melakukan koordinasi supaya masing-masing kementerian lembaga itu kemudian fokus membagi tugas mana yang dibangun oleh masing-masing kementerian supaya tidak tumpang tindih,” paparnya.
Dasco juga mengingatkan agar tidak ada kebingungan terkait sumber pembayaran bagi proyek yang sudah berjalan. Ia mengungkapkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah melakukan penyisiran dana cadangan, sehingga penanganan bencana wajib dilakukan secara maksimal dengan pendekatan nasional.
“Tidak ada alasan bahwa kemudian penanganan bencana di daerah terdampak ini tidak dengan skala nasional, itu harus bisa karena anggarannya cukup menurut saya,” tegasnya.
Sisa Anggaran Rp 1,51 Triliun Siap Pakai
Secara terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa anggaran untuk penanganan bencana masih tersedia. Purbaya menyebutkan, saat ini masih ada sisa dana siap pakai sebesar Rp 1,51 triliun.
Ia mendesak agar proses pencairan dana untuk bencana di Sumatera dapat dipercepat dan diselesaikan sebelum pergantian tahun. Hal ini penting untuk menghindari dana tersebut hangus dan menjadi pengurang anggaran pada tahun berikutnya.
“Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp 1,51 triliun. Uangnya ada, tinggal dipercepat. Jangan sampai tahun depan, kalau tahun depan anggarannya beda lagi. Jadi saya nggak mau hangus tahun ini, tahun depan jadi pengurang. Jadi kalau bisa dihabisin aja tahun ini,” kata Purbaya.
