Bojonegoro – Sebanyak 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bojonegoro menghentikan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal Desember 2025. Penghentian ini diduga kuat akibat belum cairnya dana operasional dapur yang menjadi penopang utama kegiatan tersebut.
Akibatnya, sekitar 42 ribu penerima manfaat yang terdiri dari pelajar dan ibu hamil di wilayah tersebut tidak lagi mendapatkan distribusi makanan bergizi. Situasi ini telah berlangsung sejak 1 Desember 2025, menimbulkan kekhawatiran akan dampak gizi bagi kelompok rentan.
Salah satu lembaga yang merasakan langsung dampak penghentian ini adalah SLB Negeri Sumbang. Kepala Sekolah SLB Negeri Sumbang, Muslihati, membenarkan bahwa penyaluran MBG di sekolahnya telah terhenti sejak awal bulan ini.
“Per tanggal 1 Desember 2025 memang tidak ada penyaluran MBG di sekolah kami,” ucap Muslihati.
Advertisement
Menanggapi kondisi ini, Bupati Bojonegoro Wahono telah mengambil langkah dengan mengirimkan surat resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Wahono menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menerima laporan mengenai penghentian kegiatan SPPG tersebut sejak awal Desember 2025.
“Kita telah mengirimkan surat ke Badan Gizi Nasional bahwa sejumlah SPPG di Kabupaten Bojonegoro kini tidak beroperasi,” tambah Wahono.
Penghentian operasional 14 SPPG ini menyoroti tantangan dalam implementasi program gizi berskala besar, terutama terkait manajemen dan pencairan dana. Diharapkan ada solusi cepat dari Badan Gizi Nasional untuk memastikan kelanjutan program vital ini bagi ribuan penerima manfaat di Bojonegoro.
