Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai posisi Indonesia dalam perjanjian dagang dengan Amerika Serikat (AS) berada pada situasi kurang menguntungkan. Kesepakatan yang baru dirampungkan ini berisiko bersifat asimetris, dengan posisi tawar Indonesia yang melemah di tengah dinamika geopolitik global.
Penilaian ini muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pemerintah telah menyelesaikan perundingan lanjutan, termasuk negosiasi tarif resiprokal dengan AS. Airlangga menyebut AS meminta timbal balik berupa pembukaan akses terhadap mineral kritis Indonesia.
Artikel informatif lainnya tersedia di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Sebagai gantinya, Indonesia memperoleh pengecualian tarif khusus untuk sejumlah produk ekspor unggulan. “AS memberikan pengecualian tarif untuk produk unggulan kita, seperti sawit, kopi, teh. Dan tentunya Amerika sangat berharap untuk mendapatkan akses terhadap critical mineral,” kata Airlangga saat konferensi pers dari Washington, Selasa (23/12/2025).
Menanggapi hal tersebut, Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan menilai kesepakatan ini menyempitkan ruang gerak Indonesia. Situasi geopolitik global saat ini disebutnya membuat posisi tawar Indonesia tidak lagi kuat.
Menurut Deni, perjanjian antara Indonesia dan AS dinilai sudah berada dalam kondisi terkunci, sehingga menyulitkan Indonesia untuk menegosiasikan ulang syarat yang lebih menguntungkan. “Karena sudah sepakat, posisi tawar kita menjadi lemah. Apalagi negara-negara lain seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand sudah lebih dulu mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat,” ujar Deni dalam Media Briefing Outlook 2026 CSIS di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Deni menambahkan, Indonesia mau tidak mau harus menerima hasil perundingan dengan kapasitas negosiasi terbatas. Kesepakatan yang terbentuk berisiko bersifat asimetris, di mana Indonesia dinilai menanggung konsekuensi lebih besar dibandingkan manfaat yang diterima. “Kita lebih banyak berkorban, tetapi yang diterima relatif sedikit,” tegas Deni.
Mureks mencatat bahwa Deni Friawan juga menekankan perjanjian ini tidak bisa dilepaskan dari rivalitas AS dan China. Setiap konsesi yang diberikan kepada AS berpotensi dibaca sebagai langkah yang merugikan China.
“Di sinilah tantangannya. Indonesia harus mampu menavigasi dan menyeimbangkan pengaruh Amerika Serikat dan China,” jelasnya. Ia mengingatkan risiko jika Indonesia terlihat terlalu condong ke satu kubu, yang bisa memicu respons balasan dari China.
“China bisa saja mengurangi komitmen investasinya atau meninjau ulang kerja sama yang sudah berjalan,” kata Deni, menggarisbawahi potensi pengurangan dukungan ekonomi.
CSIS menilai keseimbangan hubungan dengan kedua kekuatan besar tersebut menjadi kunci bagi stabilitas ekonomi dan politik nasional. Oleh karena itu, arah kebijakan luar negeri dan ekonomi Indonesia perlu disusun secara hati-hati agar tekanan geopolitik tidak merugikan kepentingan nasional.
