Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, mengidentifikasi empat tantangan dan risiko krusial yang berpotensi menciptakan instabilitas ekonomi di Indonesia sepanjang tahun 2026. Peringatan ini disampaikan dalam acara Media Briefing bertajuk “Outlook 2026: Ancaman dan Risiko Instabilitas Ekonomi, Sosial, dan Politik” pada Rabu (7/1/2026).
Menurut Deni, risiko-risiko tersebut mencakup tekanan global, permasalahan fiskal dan moneter yang laten, isu pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pengangguran usia muda, dan volatilitas harga energi dan pangan.
Ikuti artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Tekanan Global dan Eksternal
Deni menjelaskan, kondisi ekonomi global diperkirakan masih akan melambat pada 2026. Mesin-mesin pertumbuhan ekonomi dunia, terutama China dan Amerika Serikat, mengalami perlambatan signifikan. “China misalnya mengalami deflasi, walaupun misalnya angka officialnya mengatakan 5%, tapi banyak orang melakukan, apakah benar 5%? Karena perkiraan mungkin hanya sekitar 2%. Begitu juga Amerika. Dia menghadapi tekanan dari public debt yang besar dan defisit anggaran yang besar. Itu juga membuat tekanan inflasi di sana juga besar,” ungkap Deni.
Selain itu, ketegangan geopolitik juga menjadi sorotan. Deni menyoroti konflik terbaru antara Amerika Serikat dan Venezuela pasca penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Presiden Donald Trump. “Kita hari-hari ini melihat ada peningkatan geopolitical risk eskalasi dari misalnya US attack di Venezuela. Itu juga menimbulkan instabilitas di dunia dari sisi geopolitik,” tegasnya.
Katalis negatif lainnya termasuk tekanan utang publik AS yang besar, tarif resiprokal yang diterapkan Trump, larangan ekspor rare earth oleh China, larangan ekspor chip maker di Eropa, serta tekanan fiskal di Inggris dan Jerman. “Jadi, semua itu berimplikasi bahwa perekonomian dunia, pertumbuhan di tahun 2026 akan sangat gloomy, akan lebih slowdown,” kata Deni.
Mureks mencatat bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari lembaga-lembaga internasional juga mengindikasikan perlambatan. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan 3,1% pada 2026 (edisi Oktober), sementara Bank Dunia dan OECD memproyeksikan angka yang lebih rendah, yakni 2,4% dan 2,9%. Kondisi ini berpotensi memicu volatilitas di pasar uang dan menyebabkan capital outflow dari Indonesia.
“Nah, yang dikhawatirkan adalah seperti yang terjadi di tahun kemarin kita mengalami sudden capital outflow yang besar. Baik itu di pasar bond market ataupun di stock market. Dan itu berimplikasi pada menangkan nilai tukar rupiah yang nantinya berimplikasi pada cost of borrowing dari SBN kita,” jelas Deni.
Permasalahan Fiskal dan Moneter
Risiko kedua datang dari kekuatan fiskal Indonesia yang menghadapi beban utang besar. Hal ini dipengaruhi oleh perkiraan target defisit APBN yang mendekati 3% terhadap PDB, serta utang jatuh tempo yang signifikan pada 2026.
Deni mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati terhadap potensi peningkatan utang akibat defisit APBN yang diperkirakan mendekati 2,78% pada 2025. Terlebih, utang jatuh tempo sekitar Rp 800 triliun pada tahun depan akan menjadi faktor penekan fiskal. “Jadi, diperkirakan bahwa yang ditakutkan adalah defisit misalnya seperti yang pemerintah sampaikan atau prediksi pada Juli, dia mencapai 2,78%. Tapi itu artinya adalah utang kita akan meningkat,” ujar Deni Friawan.
Pemerintah menetapkan outlook defisit APBN 2025 sebesar 2,78% PDB, membutuhkan pembiayaan Rp 662 triliun. Untuk 2026, target defisit APBN menurut UU APBN 2026 adalah 2,68% PDB, dengan kebutuhan pembiayaan Rp 689,15 triliun, naik Rp 27,15 triliun dari outlook 2025.
Beban fiskal pemerintah semakin besar dengan adanya utang jatuh tempo. “Karena di saat yang bersamaan, di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya bahwa akan ada utang yang jatuh tempo itu sangat besar, sekitar 700-800 triliun. Dan itu harus di roll over,” sambungnya. Profil utang jatuh tempo pemerintah pada 2026 tercatat naik dari Rp 803,19 triliun (per 30 April 2024) menjadi Rp 833,96 triliun (per 2025).
PHK dan Pengangguran Usia Muda
Permasalahan ketiga yang disoroti Deni adalah peningkatan tingkat pekerja informal dan PHK. “Memang unemployment ratenya turun, tapi kebanyakan adalah di sektor informal dan yang mengkhawatirkan adalah tingkat PHK itu makin hari makin meningkat,” katanya.
Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 80.000 orang mengalami PHK pada 2025, meningkat dari 67.000 orang sebelumnya. Kasus PHK terbanyak terjadi di Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. “Yang ketiga, ada terkait dengan layoff atau PHK dan pengangguran usia muda, pengangguran muda dan terdidik. Yang ini bisa membahayakan suatu waktu seperti kayak time bomb gitu. Kapan dia bisa meletup dan bisa menjadi kerusuhan,” Deni memperingatkan.
Volatilitas Harga Energi dan Pangan
Risiko terakhir adalah ketahanan pangan dan energi. Deni melihat adanya peningkatan harga makanan yang berpotensi menekan inflasi, terutama menjelang bulan puasa dan Lebaran. “Secara umum memang angka headline inflation kita masih rendah. Tapi kalau kita lihat angka volatile food dan barang-barang komoditas utama itu mengalami peningkatan,” paparnya.
Kekhawatiran utama adalah persediaan kebutuhan makanan di wilayah bencana. “Misalnya beras hari ini 15 ribu dan di saat misalnya mau lebaran, mau Ramadan dan di beberapa daerah itu mengalami bencana. Nah itu dikhawatirkan kalau stoknya tidak ada itu akan mendorong peningkatan harga pangan,” ujarnya.
Terkait energi, meskipun proyeksi perlambatan ekonomi global dapat berimplikasi pada penurunan harga energi, risiko ketegangan geopolitik di sumber minyak seperti Timur Tengah tetap ada. “Memang dengan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan harga energi akan melambat. Tapi itu tidak berarti bahwa kita akan bebas dari harga energi yang tinggi. Kenapa? Karena misalnya tekanan geopolitik yang terjadi di Iran akhir-akhir ini,” pungkas Deni.
