Jakarta, Mureks – China secara tegas menuding Jepang memiliki ambisi untuk memproduksi senjata nuklir, sebuah langkah yang disebut Beijing dapat mengancam perdamaian dan stabilitas global. Pernyataan keras ini disampaikan di tengah memburuknya hubungan diplomatik kedua negara.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, pada Kamis (8/1) menyatakan bahwa pemerintahan Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi telah “mengungkapkan” niat nuklir tersebut. Menurut Mao, ini merupakan sinyal berbahaya dari kebangkitan kembali militerisme Jepang serta ancaman serius bagi perdamaian dan stabilitas dunia.
Ikuti artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Beijing mendesak Jepang untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) dan tiga prinsip non-nuklirnya. China juga menuntut Tokyo untuk mengklarifikasi posisinya mengenai isu senjata nuklir.
NPT adalah perjanjian global yang bertujuan membatasi produksi dan kepemilikan senjata nuklir. Sementara itu, tiga prinsip non-nuklir Jepang, yang diadopsi pasca-perang, mewajibkan Negeri Sakura untuk tidak memiliki, memproduksi, maupun mengizinkan masuknya senjata semacam itu.
Ketegangan Diplomatik dan Larangan Ekspor
Pernyataan Mao Ning dilontarkan saat hubungan diplomatik China dan Jepang memburuk dalam beberapa waktu terakhir. Pantauan Mureks menunjukkan, kedua negara belakangan bersitegang setelah PM Takaichi pada 7 November menyatakan bakal merespons secara militer apabila China menginvasi Taiwan.
China selama ini memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Oleh sebab itu, Beijing murka terhadap pernyataan Takaichi dan menegaskan bahwa ucapannya itu “provokatif”. China telah menuntut Takaichi mencabut komentar tersebut, namun ia enggan melakukannya.
Sebagai respons, pada 6 Januari, China mengambil tindakan tegas dengan melarang ekspor barang-barang dwifungsi apabila otoritas menemukan bahwa barang-barang tersebut dipakai untuk mengembangkan kemampuan militer Jepang. Barang dwifungsi (dual-use) adalah barang, perangkat lunak, atau teknologi yang memiliki aplikasi sipil dan militer, termasuk magnet tanah jarang tertentu untuk kendaraan listrik, turbin angin, serta peralatan terkait pertahanan seperti sistem radar.
China tidak merinci barang-barang apa saja yang terdampak larangan ini. Chen Yang, seorang peneliti di lembaga kajian China, Charhar Institute, menilai ambiguitas cakupan pembatasan ini merupakan bagian dari tekanan China terhadap Jepang. “Ini bisa berupa logam tanah jarang, yang paling dikhawatirkan Jepang, tetapi juga bisa melibatkan berbagai macam bahan baku, teknologi, produk kimia, dan sebagainya,” kata Chen, seperti dikutip The Straits Times.
Ketidakpastian ini diperkirakan dapat mempersulit Jepang dalam bisnis dan rencana investasinya, yang pada akhirnya akan membebani perekonomian Negeri Sakura.
Juru bicara Kementerian Perdagangan China, He Yadong, pada 8 Januari mengklarifikasi bahwa larangan ekspor barang-barang dual-use hanya akan memengaruhi perusahaan militer. Namun, He tidak menjelaskan apakah logam tanah jarang termasuk dalam pembatasan tersebut. Ia juga tidak berkomentar ketika ditanya tentang laporan media pemerintah mengenai kemungkinan pengetatan izin ekspor logam tanah jarang ke Jepang.
Menanggapi larangan tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Takehiro Funakoshi telah menyampaikan protes keras kepada Duta Besar China untuk Jepang Wu Jianghao. Funakoshi menuntut agar China mencabut tindakan tersebut, namun permintaan itu tidak dikabulkan oleh Kedutaan Besar China.
