BRI Umumkan Pembagian Dividen Interim Rp 20,6 Triliun, Cum Date Hari Ini 29 Desember 2025

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) telah menetapkan Senin, 29 Desember 2025, sebagai cum date pembagian dividen tunai interim untuk Tahun Buku 2025 di pasar reguler dan negosiasi. Bank dengan kode emiten BBRI ini akan membagikan dividen sebesar Rp 20,6 triliun, atau setara Rp 137 per saham, kepada para pemegang sahamnya.

Cum date atau cumulative date adalah hari terakhir bagi investor untuk membeli saham BRI guna mendapatkan hak pembagian dividen. Setelah tanggal tersebut, saham akan diperdagangkan tanpa hak dividen (ex date).

Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.

Pembayaran dividen tunai ini dijadwalkan pada 15 Januari 2026. Sementara itu, Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak menerima dividen akan dicatat pada 2 Januari 2026 pukul 16.00 WIB.

Kinerja Keuangan Solid dan Komitmen Perseroan

Corporate Secretary BRI, Dhanny, menjelaskan bahwa pembagian dividen ini didasarkan pada kinerja keuangan perseroan yang solid. Per 30 September 2025, laba bersih konsolidasi yang diatribusikan kepada perusahaan induk tercatat sebesar Rp 41,23 triliun.

“Rencana pembagian dividen interim Tahun Buku 2025 mencerminkan fundamental BRI yang kuat serta keseimbangan antara ekspansi bisnis, penguatan UMKM, dan pengelolaan risiko yang pruden,” ujar Dhanny dalam keterangan tertulis, Senin (29/12/2025).

Dhanny menambahkan, pembagian dividen ini juga merupakan wujud komitmen perseroan untuk memberikan keuntungan bagi para pemegang saham. Sebagai bank milik negara, dividen interim ini sekaligus menjadi kontribusi nyata BRI dalam mendukung penerimaan negara dan pembangunan nasional.

“Melalui pembagian dividen interim ini, Menggambarkan kinerja keuangan BRI yang solid serta fundamental bisnis yang kuat, sejalan dengan strategi pertumbuhan berkelanjutan Perseroan dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya melalui penguatan pembiayaan UMKM dan transformasi berkelanjutan BRI ke depan,” imbuhnya.

Ia juga memastikan bahwa proses pembagian dividen interim ini telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait keterbukaan informasi, serta anggaran dasar perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum.