Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama 43 bank penyalur meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2026. Penandatanganan ini berlangsung di Kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, pada Selasa, 23 Desember 2025.
Sebanyak 43 bank yang terlibat terdiri dari lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), empat bank swasta, dan 33 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Seremoni penandatanganan diwakili oleh 10 bank penyalur dana FLPP tertinggi dan satu perwakilan bank swasta pada tahun 2025. Bank-bank tersebut meliputi BTN, BTN Syariah (kini bernama BSN), BRI, BNI, Mandiri, BSI, BJB, BJB Syariah, Bank Sumsel Babel, Bank Sumsel Babel Syariah, dan Bank Nobu.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa target penyaluran dana FLPP pada tahun 2026 adalah sebanyak 285.000 unit rumah. Total kebutuhan dana untuk target ini mencapai Rp37,1 triliun, yang bersumber dari anggaran DIPA sebesar Rp25,1 triliun, pengembalian pokok yang digulirkan kembali sebesar Rp10,4 triliun, serta saldo awal tahun 2026 sebesar Rp1,6 triliun.
“Sesuai dengan Nota Keuangan tahun 2026, Pemerintah juga mengalokasikan pencadangan pembiayaan investasi untuk memenuhi potensi penambahan target penyaluran FLPP sampai dengan 350.000 unit rumah di tahun depan,” ujar Heru.
Heru turut mengapresiasi capaian seluruh bank penyalur pada tahun 2025 yang disebutnya sebagai penyaluran tertinggi sepanjang sejarah. “Kami berharap, tahun 2026 nanti kinerja bank penyalur akan semakin baik dan semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang terbantu,” ungkapnya.
Hingga 22 Desember 2025, penyaluran dana FLPP telah mencapai 270.985 unit rumah dengan total nilai Rp33,66 triliun. Penyaluran ini dilakukan melalui 39 bank penyalur dan melibatkan 8.058 pengembang yang membangun 13.118 perumahan, tersebar di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota.
Bank BTN tercatat sebagai bank penyalur FLPP tertinggi dengan realisasi 128.608 unit rumah subsidi. Posisi kedua ditempati Bank BTN Syariah (Bank Syariah Nasional) yang menyalurkan FLPP untuk 59.463 unit. Selanjutnya, secara berturut-turut adalah Bank BRI (31.645 unit), Bank BNI (14.179 unit), Bank Mandiri (10.591 unit), Bank Syariah Indonesia (4.062 unit), BPD Jawa Barat dan Banten (3.915 unit), BPD BJB Syariah (2.660 unit), BPD Sumsel Babel (2.430 unit), dan BPD Sumsel Babel Syariah (1.695 unit).
“Saya berharap kinerja ini tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk penyaluran sesuai target penyaluran FLPP di tahun 2026,” tandas Heru.
Dalam PKS yang akan segera ditandatangani, Heru juga mengungkapkan adanya peningkatan alokasi penyaluran dana FLPP untuk sektor non-formal sebesar 15%. “Jika tahun 2025 dalam PKS hanya mengalokasikan 10% untuk non formal untuk setiap bank, namun tahun ini meningkat menjadi 15%. Sehingga diharapkan akan semakin banyak non formal yang akan menikmati pembiayaan KPR Sejahtera FLPP dan semakin merata di seluruh Indonesia,” tuturnya.
Sementara itu, 32 bank lainnya mengikuti acara penandatanganan secara daring. Bank-bank tersebut antara lain BPD Jawa Tengah, Bank Jatim, Bank Jateng Syariah, Bank Mega Syariah, BPD Jambi, BPD Kalimantan Selatan Syariah, Bank Sumut, BPD Sulselbar Syariah, BPD Sulselbar, BPD Jawa Timur Syariah, BPD Riau Kepri Syariah, BPD Kalimantan Tengah, Bank Nagari, BPD Aceh, BPD NTB Syariah, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Timur, BPD Kalimantan Selatan, BPD NTT, BPD Sumatra Utara Syariah, BPD Kalimantan Barat Syariah, Bank Nagari Syariah, BPD Jambi Syariah, BPD DIY, BPD Sulawesi Tengah, BPD Papua, BPD Bengkulu, Bank Artha Graha Internasional, BPD Sulawesi Tenggara, BPD Sulawesi Utara Gorontalo, Bank Jakarta, dan Bank Jakarta Syariah.
Pada kesempatan yang sama, BP Tapera juga menggandeng Asosiasi Pengembang Perumahan untuk pembangunan rumah layak huni bagi MBR pada tahun 2026. Penandatanganan perjanjian ini diwakili oleh tujuh asosiasi dengan kontribusi tertinggi dalam pembangunan rumah, yaitu Real Estat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpunan Pengembang Perumahan dan Permukiman Rakyat (HIMPERRA), Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Nasional (APERNAS), Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat (ASPRUMNAS), Persatuan Industri (PI), dan Appernas Jaya.
Ruang lingkup perjanjian ini mencakup pemanfaatan data supply dan demand, pengelolaan aplikasi, pembangunan rumah layak huni, serta pembinaan atas pengendalian rumah layak huni dan siap huni.
Berdasarkan data penyaluran dana FLPP pada periode yang sama, REI menjadi asosiasi pengembang perumahan dengan kontribusi tertinggi dalam membangun rumah, yakni 112.557 unit. Disusul oleh APERSI (80.048 unit), HIMPERRA (36.540 unit), APERNAS (9.235 unit), ASPRUMNAS (8.789 unit), PI (8.198 unit), dan Appernas Jaya (4.905 unit).
