Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pentingnya konsistensi pemberian gizi kepada anak, menanggapi usulan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah. Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyatakan bahwa BGN bertanggung jawab atas gizi anak-anak dan pemberian gizi harus berkelanjutan.
“Kan Badan Gizi Nasional (BGN) bertanggung jawab untuk gizi anak-anak dan pemberian gizi itu harus konsisten,” kata Nanik kepada wartawan pada Rabu (24/12/2025).
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Meski demikian, Nanik memilih untuk tidak berpolemik mengenai penghentian program tersebut. Ia menyerahkan keputusan akhir kepada Kepala BGN Dadan Hindayana. “Tapi saya tidak mau berpolemik, coba tanyakan ke Pak Dadan aja kira-kira mau dihentikan apa nggak, kan saya hanya wakil,” ujarnya.
Terkait mekanisme penyaluran MBG saat libur sekolah, Nanik menjelaskan bahwa pengaturan menu sepenuhnya menjadi kesepakatan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan pihak sekolah, orang tua, dan peserta didik. Hal ini bertujuan agar program tetap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa.
“Aturannya sebetulnya tergantung kesepakatan dengan guru, orang tua murid dan juga murid. Intinya MBG ini nggak dipaksa, yang mau ambil silakan dan nggak juga tidak apa-apa,” ucap Nanik. Ia menambahkan, “Bagaimana mekanismenya pokoknya disepakati SPPG dengan sekolah.”
Usulan Penghentian MBG dari Komisi IX DPR
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengusulkan agar program MBG dihentikan saat libur sekolah. Menurut Yahya, program tersebut dinilai tidak efektif bila tetap dijalankan di masa libur.
“Seharusnya di masa liburan sekolah, MBG diliburkan juga karena tidak efektif untuk menjangkau siswa,” kata Yahya Zaini kepada wartawan pada Rabu (24/12/2025).
Yahya juga menyoroti kualitas menu yang disajikan. Ia menyebut, hasil pantauan Komisi IX DPR RI saat kunjungan ke Kota Tangerang menunjukkan bahwa menu yang diberikan berupa makanan ringan, bukan makanan yang dimasak, sehingga mengurangi standar gizi.
“Pertama, menu yang disajikan bukanlah menu yang dimasak, melainkan makanan siap saja. Hal ini terbukti waktu kunjungan Komisi IX ke Kota Tangerang di saat libur sekolah. Menu yang disajikan oleh SPPG adalah makanan berupa roti, pisang dan susu sehingga mengurangi standar gizi,” ujar Yahya.
Selain itu, Yahya menilai opsi pengambilan makanan di sekolah akan memberatkan orang tua karena harus mengeluarkan biaya transportasi, padahal siswa sedang libur. “Kedua, kalau makanan diantar ke sekolah sementara siswa lagi libur akan memberatkan orang tua karena harus memberikan uang transport kepada anaknya hanya untuk mengambil makanan,” jelasnya.
Ia juga mengkhawatirkan opsi pengiriman makanan ke rumah siswa. Menurutnya, hal ini akan menambah biaya transportasi dan menjadi lebih rumit karena rumah siswa tersebar luas, berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran.
“Ketiga, kalau makanan diantar ke rumah masing-masing akan menambah biaya transportasi dan lebih rumit karena rumah siswa tersebar secara meluas. Kemudian biaya transportasi menjadi beban siapa? Tidak mungkin dibebankan kepada SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) karena jumlahnya cukup besar,” kata Yahya. Ia menyimpulkan, “Kalau dibebankan kepada BGN ini menjadi pemborosan. Jadi kebijakan BGN yang tetap membagi makanan di saat libur sekolah sebaiknya dievaluasi, karena membebani orang tua, SPPG dan BGN sendiri.”
