Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengusulkan bantuan sebesar Rp 2 miliar untuk 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana. Usulan ini disampaikan mengingat banyak daerah telah menghabiskan anggaran belanja tidak terduga (BTT) menjelang akhir tahun, sehingga kesulitan membiayai pemulihan pascabencana.
Tito melaporkan dalam forum Arahan Presiden terkait Penanganan dan Pemulihan Bencana pada Minggu (7/12/2025) di Aceh, bahwa terdapat 52 kabupaten dari tiga provinsi yang membutuhkan dukungan anggaran. Ia juga menyoroti perlunya bantuan pemerintah pusat untuk perbaikan kantor pemerintahan dan fasilitas pelayanan publik yang rusak, yang menyimpan dokumen penting masyarakat.
Selain itu, Mendagri juga mengajukan kemudahan layanan administrasi vital bagi warga terdampak, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan sertifikat penting lainnya. Kemudahan ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang sedang berjuang pascabencana.
Menanggapi usulan tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan untuk meningkatkan alokasi bantuan. Ia menyatakan, “Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar? Saya kasih Rp 4 miliar. Untuk provinsi, saya kasih Rp 20 miliar.” Keputusan ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk memberikan dukungan yang lebih besar bagi daerah terdampak bencana.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kehadiran kepala daerah di wilayahnya saat situasi darurat. Ia meminta Mendagri Tito Karnavian untuk memastikan seluruh bupati tetap berada di daerahnya dan tidak mengabaikan rakyat. “Tolong, Mendagri, bupati yang kabur saat bencana, kalau di tentara namanya desersi,” tegas Prabowo, menggarisbawahi kewajiban pemimpin daerah untuk melayani dan mendampingi warganya dalam masa sulit.
