Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan kesiapan negara untuk membantu warga yang terdampak bencana alam di tiga provinsi di Sumatera. Salah satu bentuk konkret dukungan tersebut adalah layanan pemulihan data pertanahan dan penerbitan ulang sertipikat tanah yang hilang atau rusak akibat banjir, tanpa dipungut biaya.
Negara Hadir untuk Korban Bencana
“Kami akan hadir mengganti sertipikat. Untuk mengurus kembali, tidak perlu biaya apa pun. Ini adalah bagian dari pelayanan negara kepada masyarakat, apalagi dalam kondisi bencana,” ujar Nusron dalam keterangan tertulis, Rabu (10/12/2025).
Nusron mengimbau masyarakat tidak perlu panik apabila sertipikat tanah mereka hanyut atau rusak akibat banjir. Ia meyakinkan bahwa seluruh data pertanahan telah tersimpan aman melalui sistem digital BPN yang dilengkapi dengan backup berlapis.
“Kalau ada sertipikat yang hanyut karena banjir, dijamin aman karena data kita kuat dan termonitor di server, terutama untuk bidang tanah yang sudah bersertipikat,” jelasnya.
Teknologi Digital Permudah Pemulihan Data
Lebih lanjut, Nusron menambahkan bahwa proses pembaruan sertipikat elektronik kini semakin mudah berkat adanya peta kadastral digital yang akurat. Dengan teknologi ini, identifikasi bidang tanah dapat dilakukan hanya dengan memanfaatkan titik lokasi yang dikirimkan melalui ponsel.
“Amannya kenapa? Karena kita punya peta kadastral digital yang kuat. Tinggal kirim shareloc, kami cek di dashboard, datanya langsung muncul,” terangnya.
Kementerian ATR/BPN juga memastikan akan memberikan pemulihan hak atas tanah bagi warga yang belum memiliki sertipikat. Penentuan batas bidang akan dilakukan melalui musyawarah bersama tokoh masyarakat setempat serta verifikasi menggunakan data digital bidang tanah di sekitarnya.
“Insyaallah tetap bisa terdeteksi dari tetangga-tetangganya. Dari data bidang yang ada, batasnya akan ketahuan,” tambahnya.
Kebijakan Relaksasi Layanan
Kebijakan penggantian sertipikat tanpa biaya ini sejalan dengan regulasi pendaftaran tanah dan merupakan bentuk relaksasi layanan bagi daerah terdampak bencana, sebuah langkah yang juga pernah dilakukan BPN dalam penanganan bencana besar sebelumnya.
Langkah ini merupakan implementasi arahan Presiden Joko Widodo untuk memastikan negara hadir secara cepat dan konkret bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dalam kesempatan yang sama, Nusron Wahid juga membahas kebijakan moratorium alih fungsi lahan sawah sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan dan iklim investasi nasional. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid.
